KOTABARU,kalimantanprime.com – Keluhan operator speedboard dan para pelangsir terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Kotabaru akhirnya mendapat respons cepat dari DPRD Kotabaru. Pimpinan DPRD menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari solusi atas persoalan tersebut, Senin (4/5/2026) pukul 13.00 WITA.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Awaludin, menyampaikan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti surat permohonan RDP yang diajukan oleh perwakilan operator speedboard dan pelangsir BBM. Permohonan tersebut diterima melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (2/5/2026).
“Setelah menerima permohonan dari rekan-rekan operator speedboard dan pelangsir, kami bersama unsur pimpinan DPRD segera menjadwalkan RDP. Ini penting agar persoalan distribusi BBM, khususnya Pertalite, bisa segera dicarikan solusi bersama,” ujar Awaludin.
Ia menambahkan, RDP tersebut akan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan Pertamina dan pengelola SPBU.
Kelangkaan Pertalite ini berdampak signifikan terhadap aktivitas transportasi laut, khususnya speedboard yang menjadi sarana utama mobilitas masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau seperti Pulau Sebuku. Selain itu, para pelangsir yang selama ini membantu distribusi BBM ke daerah yang belum memiliki SPBU juga mengalami kesulitan.
Perwakilan operator speedboard, Suwandi, mengapresiasi langkah cepat DPRD Kotabaru dalam merespons keluhan mereka.
“Kami sangat berterima kasih kepada DPRD Kotabaru yang langsung merespons aspirasi kami. Harapan kami, melalui RDP ini ada solusi nyata agar distribusi Pertalite bisa kembali lancar, sehingga aktivitas masyarakat pesisir tidak terganggu,” ungkapnya.
Senada, perwakilan pelangsir BBM, Arbain, juga menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan DPRD.
“Kami mengucapkan terima kasih atas respon cepat dari DPRD Kotabaru. Selama ini kami di lapangan sangat kesulitan mendapatkan BBM untuk disalurkan ke masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya RDP ini, ada kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat di daerah terpencil,” katanya.
RDP ini diharapkan menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi konkret atas persoalan distribusi BBM di Kotabaru, khususnya bagi wilayah yang belum terjangkau fasilitas SPBU. DPRD Kotabaru menegaskan komitmennya untuk mengawal permasalahan ini hingga ditemukan jalan keluar yang berpihak pada kepentingan masyarakat.(San)
