Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tanah Laut, Hj. Musdalifah memimpin rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah di ruang sidang utama DPRD, Kabupaten Tanah Laut, Senin (2/3/2026)
TANAH LAUT, kalimantanprime.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut (Tala) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Senin (2/3/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Tala tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Tala, Hj. Musdalifah, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Bupati Tala HM Zazuli, dan jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Agenda ini merupakan tahapan lanjutan pembicaraan tingkat I sesuai tata tertib DPRD, yakni penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda yang diajukan kepala daerah.
Saat membuka sidang, Musdalifah menyatakan rapat paripurna tersebut resmi dibuka dan terbuka untuk umum.
Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum melalui juru bicara masing-masing. Salah satunya disampaikan Ridha Hayani dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi II DPRD Tala.
Dalam pandangannya, Ridha menyatakan fraksinya pada prinsipnya menyambut baik perubahan regulasi tersebut, dengan sejumlah catatan agar kebijakan pajak dan retribusi daerah tetap berpihak kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil serta mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
Ia juga menekankan agar pelaksanaan kebijakan dilakukan secara transparan, akuntabel, tidak memberatkan masyarakat, serta memperhatikan klasifikasi usaha secara adil.
Secara umum, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan dan berbagai catatan terhadap raperda tersebut. Masukan itu diharapkan menjadi bahan penyempurnaan sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan harapan proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Tanah Laut.(Ril)
