Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru Abu Suwandi bersama anggota dewan saat melakukan sidak ke SDN 2 Semayap, menindaklanjuti keluhan orang tua terkait menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). DPRD memastikan kualitas dan kelayakan makanan yang diterima siswa sesuai standar gizi.
KOTABARU, kalimantanprim.com – Keluhan sejumlah orang tua murid terkait menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai kurang layak mendapat respons cepat dari DPRD Kabupaten Kotabaru. Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke SDN 2 Semayap, Selasa (3/3/2026).
Sidak tersebut turut didampingi anggota Komisi II M. Zaini serta anggota Komisi III H. Abdul Kadir. Kunjungan ini dilakukan menyusul laporan masyarakat yang mempertanyakan kualitas dan kelayakan menu MBG yang dibagikan kepada siswa.
Abu Suwandi mengatakan, pihaknya turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di tengah masyarakat.
“Terkait banyaknya keluhan dari orang tua siswa soal menu MBG yang dinilai tidak layak, maka kami dari DPRD langsung turun ke lokasi. Dari hasil pantauan, menu MBG yang dibagikan berupa satu potong roti tawar, dua biji kurma, abon ayam, dan sepotong kecil tempe,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab pengawasan agar program yang menjadi perhatian nasional tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan asupan gizi peserta didik.
Ia menegaskan, sidak tidak hanya dilakukan di satu sekolah. Komisi II berencana melakukan pengecekan serupa di sejumlah sekolah lainnya di Kabupaten Kotabaru guna memastikan distribusi dan kualitas menu MBG sesuai standar yang ditetapkan.
“Kami ingin memastikan program unggulan Presiden benar-benar tersalurkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi siswa,” tegasnya.
Sementara itu, Abdul Kadir menyampaikan bahwa kehadiran DPRD di lapangan bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan menjalankan fungsi pengawasan atas aspirasi masyarakat.
“Banyak keluhan dari masyarakat. Sebagai anggota DPRD, kami menjalankan kewajiban untuk turun langsung memastikan kebenaran laporan tersebut. Kami tidak ingin mengetahui siapa pemilik dapur atau penyedia, yang jelas kami ingin melihat langsung menunya,” katanya.
Hingga kini, DPRD Kotabaru masih mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak, termasuk pihak sekolah dan penyedia makanan. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar rekomendasi kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kotabaru berjalan sesuai regulasi dan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi siswa.(San)
