BARABAI, kalimantanprime.com - Polemik menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Hulu Sungai Tengah (HST) yang viral akhirnya ditanggapi.
Kordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Korwil SPPG) HST, Sa'dilah telah menghimpun dan mengonfirmasi fakta-fakta yang terjadi.
Soal makanan yang viral di media sosial seperti roti berjamur dan telur busuk, Sa'dilah tak menampik hal itu keteledoran pihak SPPG yang bersangkutan.
Sa'dilah mengaku sudah menghubungi pihak SPPG terkait. Hingga temuan-temuan itu dilaporkan secara berjenjang sampai ke BGN bahkan sudah ada feedback.
Kini pihaknya tinggal menunggu, apakah akan diberikan sanksi atas keteledoran itu.
"Saya pribadi dan atas nama perwakilan SPPG HST meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, di mana menu itu sebagian belum memenuhi standar," kata Sa'dilah usai Rakor bersama Satgas MBG di Aula Bapperida HST, Kamis (26/2/2026) petang.
Ke depannya, kata Sa'dilah, MBG yang keluar dari SPPG harus menggunakan tote bag dan kotak. Sehingga telur-telur aman dan tidak pecah.
"Kami berjanji dalam hal ini akan memperbaiki lagi ke depan standar menu dan mutu MBG," tegas Sa'dilah yang juga merupakan Anggota Komponen Cadangan (Komcad) berpangkat Letnan Dua (Letda) itu.
Lain lagi soal menu yang dinilai tidak sesuai dengan harga bahkan dianggap mark-up (korupsi). Sa'dilah menerangkan ada dua menu, porsi kecil dan besar, Rp 13 ribu dan 15 ribu.
Untuk porsi kecil ditujukan kepada balita, anak TK/RA/KB, SD kelas 1-3. Sementara porsi besar untuk SD kelas 4-6, SMP, SMA dan ibu hamil serta menyusui.
Sa'dilah menerangkan, Rp13 ribu dan Rp15 ribu itu ada beberapa komponen di dalamnya. Misal, Rp15 ribu itu ada 3 komponen dengan rincian bahan baku Rp10 ribu, operasional Rp3 ribu dan Insentif Rp2 ribu.
"Jadi Rp10.000 inilah yang digunakan sebagai bahan baku yang diolah. Artinya Rp10 ribu inilah yang digunakan sebagai bahan baku yang diolah," terang Sa'dilah.
Mengenai dugaan mark-up anggaran, pihaknya bakal memberi sanksi tegas jika ditemukan bukti. Mulai dari SP-1 hingga penutupan SPPG.
Sa'dilah mengaku sudah bertemu jaksa soal anggaran-anggaran SPPG. Berkoordinasi agar program strategis nasional dikawal.
"Kejaksaan pun kemarin mendukung untuk hal ini. Seperti itu tindakan kami sebagai koordinator," tutup Sa'dilah. (mlz)
