JAKARTA, kalimantanprime.com — Musisi legendaris Iwan Fals menyampaikan keprihatinannya atas bencana banjir bandang yang menimpa Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Ia menyatakan belasungkawa yang mendalam kepada para korban meninggal serta keluarga yang terdampak. Menurutnya, bencana tersebut tidak bisa hanya menyalahkan alam, melainkan dipicu oleh maraknya praktik pembalakan liar.
“Katanya negara kita negara hukum. Ya, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Hukum seberat-beratnya pelakunya. Jangan ada pandang bulu. Tanpa itu, kejadian akan terus berulang,” tegas Iwan Fals di Jakarta, Rabu (10/12).
Penyanyi bernama lengkap Virgiawan Listanto ini menilai pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan dan oknum yang terlibat dalam perusakan hutan. Ia merujuk pesan lingkungan yang sudah ia suarakan sejak tahun 1980 melalui lagu Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak Lagi dalam album Sarjana Muda, yang bercerita tentang deforestasi dan ancaman ekologis.
“Rimba yang dulu perkasa, kini tinggal cerita. Tanah kering-kerontang, banjir datang itu pasti,” ujarnya mengingat kembali makna lagunya yang kini menjadi kenyataan di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Iwan juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah dalam membantu pemulihan di wilayah terdampak. Menurutnya, korban banjir harus mendapatkan pertolongan dan hunian yang layak. “Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan. Siapa saja boleh membantu, tetapi negara harus hadir,” tegasnya.
Lebih jauh, Iwan mengusulkan kebijakan ekstrem: melarang total penebangan pohon di Indonesia selama 50 hingga 100 tahun untuk memulihkan ekosistem hutan. Ia juga meminta DPR mengevaluasi dan mempertegas regulasi kehutanan agar benar-benar ditegakkan tanpa pengecualian.
“Undang-undangnya pasti sudah ada, tapi banyak yang tidak taat. Undang-undang harus tegas dan berlaku untuk semua,” ucapnya sembari mengajak masyarakat kembali giat menanam pohon.
Sementara itu, Koordinator Forum Wartawan Kebangsaan (FWK), Raja Parlindungan Pane, menilai pemerintah perlu membentuk badan khusus untuk memulihkan kondisi pasca banjir di tiga provinsi tersebut. Badan ini diharapkan dapat bekerja cepat dalam memulihkan sektor ekonomi, pendidikan, sosial, hingga infrastruktur.
“Presiden Prabowo perlu membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar,” kata Raja Pane, menegaskan urgensi penanganan bencana berskala besar di Pulau Sumatera.(Rilis)
