Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial Kalsel terus memperkuat berbagai titik kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa peralihan cuaca. (Foto:MC Kalsel)
BANJARMASIN, kalimantanprime.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa peralihan cuaca. Penguatan dilakukan melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)p serta optimalisasi lumbung sosial di berbagai daerah.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Sosial Kalsel, Achmadi, menyampaikan bahwa penguatan tersebut penting dilakukan mengingat perubahan musim yang sedang berlangsung.
“KSB ini tepat sekali kita lakukan untuk membentuk Kampung Siaga Bencana, karena kita sudah melewati musim kemarau dan akan memasuki musim penghujan,” kata Achmadi, Senin (24/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa saat ini Kalsel berada pada fase pancaroba. Berdasarkan keterangan BMKG, musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Januari. Karena itu, Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial Kalsel terus memperkuat berbagai titik kesiapsiagaan.
Selain pengembangan KSB, Dinas Sosial juga memeriksa ketersediaan lumbung sosial di Kabupaten/Kota, termasuk yang persediaannya mulai menipis.
“Lumbung-lumbung sosial yang kosong akan segera kita isi melalui Kementerian Sosial. Komunikasi sudah kami lakukan, tinggal menunggu laporan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota,” ucap Achmadi.
Ia menambahkan bahwa pemenuhan logistik dilakukan melalui dukungan APBN dan APBD agar saling melengkapi. “Bantuannya berbeda. Yang tidak ada di APBD, ada di APBN. Kita saling mengisi agar bantuan tidak overlap, tidak double,” jelasnya.
Achmadi memastikan bahwa kesiapan personel, peralatan, dan logistik telah dimaksimalkan. “Secara prinsip kami siap. Semua peralatan, personil, hingga bahan logistik juga siap. Karena bencana datang tanpa bisa diprediksi,” ujarnya.
Untuk menjamin ketersediaan bantuan, dua titik utama penyimpanan logistik, yakni lumbung sosial di desa/kecamatan dan gudang logistik provinsi terus diperkuat.
“Apabila stok berkurang tentu akan kami isi. Yang penting Dinas Sosial Kabupaten/Kota rutin menyampaikan laporan penggunaan barang dan pertanggungjawaban,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan bahwa beberapa kegiatan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui anggaran masing-masing.
“Ada kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab mereka melalui APBD Kabupaten, berbeda dengan yang kami siapkan di Provinsi maupun di pusat,” tuntas Achmadi. (MC Kalsel/Ril)
