Rapat Koordinasi dan Silaturahmi DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kotabaru.
KOTABARU, kalimantanprine.com – Organisasi Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kotabaru menggelar silaturahmi dan konsolidasi internal bersama seluruh ketua bidang di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Minggu (22/06/2025). Kegiatan ini menjadi momen penguatan organisasi sekaligus pemantapan strategi untuk mendorong kemandirian petani dari hulu hingga hilir.
Ketua Tani Merdeka Indonesia Kotabaru, Sujiono, mengungkapkan bahwa organisasi ini masih terbilang baru di Kalimantan Selatan, dengan pembentukan Badan Pengurus Wilayah (BPW) yang dilaksanakan pada 14 Juni 2025.
“Saya pertama kali dihubungi oleh BPW melalui Bapak Budi Wahono. Saya memutuskan untuk datang langsung ke Banjarmasin agar lebih memahami program ini. Ternyata ini adalah peluang besar bagi petani, bukan sekadar bantuan, tapi pemberdayaan nyata,” ujar Sujiono.
Ia menekankan bahwa filosofi Tani Merdeka bukan hanya memberikan hasil, tapi juga membangun kemandirian.
“Ibarat memberi ikan dan mengajarkan cara memancing, Tani Merdeka hadir untuk menjadikan petani mandiri dan berdaulat,” tambahnya.
Tani Merdeka merupakan inisiatif dari kelompok tani, yang dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudariono, serta mendapat dukungan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Di tingkat nasional, organisasi ini dipimpin oleh Ketua Umum Don Muzakir.
Organisasi ini hadir sebagai solusi atas persoalan klasik yang dihadapi petani, seperti kekhawatiran gagal panen, harga hasil tani yang tidak stabil, hingga sulitnya akses pupuk. Tani Merdeka mengusung konsep pendampingan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan, pelatihan, penyediaan alat dan benih, hingga penyiapan pasar.
Sekretaris Tani Merdeka Kotabaru, Purwanto, menambahkan bahwa organisasi ini terbuka bagi berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
“Potensi Kotabaru luar biasa besar, dari pegunungan hingga wilayah pesisir. Kami ingin memanfaatkan semua potensi ini untuk membangun sistem pertanian yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan,” kata Purwanto.
Salah satu agenda strategis yang tengah dirancang adalah pemanfaatan lahan tidur atau HGU yang belum digunakan, seperti milik ITP seluas 50–60 hektare, untuk dijadikan lokasi proyek pertanian jagung.
Organisasi ini juga memperkuat pendampingan hukum dan advokasi hak-hak petani, termasuk akses terhadap lahan, subsidi pupuk, dan perlindungan hukum. Bidang ini ditangani oleh Dari Akmal, yang berkoordinasi langsung dengan Haji Asnan dari DPW.
Sebagai organisasi nirlaba, Tani Merdeka Indonesia menegaskan komitmennya menjadi gerakan sosial tanpa motif keuntungan. Tujuan besarnya adalah turut menyukseskan visi nasional Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan petani sebagai aktor utama pembangunan bangsa.
> “Di tengah bonus demografi, petani harus jadi solusi pembangunan, bukan kelompok yang tertinggal. Inilah alasan saya menerima amanah membentuk Tani Merdeka di Kotabaru. Kami terpanggil,” pungkas Sujiono.
Acara ditutup dengan semangat kolaborasi seluruh peserta, yang sepakat mendorong lahirnya pertanian Kotabaru yang tangguh, berdaulat, dan mensejahterakan petani. (San)
