KOTABARU, kalimantanprime.com — Keputusan penghentian operasional BTS Trans Saijaan mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Awaludin, mempertanyakan alasan Pemerintah Kabupaten Kotabaru menghentikan operasional angkutan umum tersebut, terutama jika penghentian dilakukan dengan alasan evaluasi.
Menurut Awaludin, evaluasi terhadap sebuah program semestinya tidak serta-merta dilakukan dengan menghentikan seluruh operasional. Terlebih, berdasarkan informasi yang diterimanya, keberadaan Trans Saijaan mendapat respons positif dari masyarakat.
“Saya mempertanyakan, kenapa harus diberhentikan? Kalau memang untuk evaluasi, seharusnya dievaluasi, bukan diberhentikan secara total,” ujar Awaludin, Rabu (2/9/2026).
Ia mengaku bingung dengan keputusan penghentian tersebut. Pasalnya, sejak mulai beroperasi, antusiasme masyarakat terhadap layanan Trans Saijaan dinilai cukup tinggi.
Bahkan, berdasarkan data dari pihak Perum DAMRI selaku operator, dalam kurun waktu sekitar satu bulan operasional, Trans Saijaan disebut telah mengangkut sekitar 65.000 penumpang.
“Respons masyarakat terhadap program ini cukup bagus. Berdasarkan data dari pihak DAMRI, kalau tidak salah, selama satu bulan operasional Trans Saijaan sudah mengangkut sekitar 65.000 penumpang. Antusiasme masyarakat terhadap program ini juga cukup tinggi,” katanya.
Awaludin menegaskan, DPRD Kotabaru akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru terkait kebijakan penghentian operasional Trans Saijaan.
Menurutnya, apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan program tersebut, seharusnya pemerintah bersama pihak terkait mencari solusi melalui evaluasi dan perbaikan, bukan langsung menghentikan layanan.
“Yang pertama, kami sebagai bagian dari fungsi pengawasan akan mempertanyakan mengapa program ini diberhentikan. Kalau memang ada persoalan yang perlu dievaluasi, tentu harus dicari solusinya,” tegasnya.
Ia menilai, keberadaan transportasi publik seperti Trans Saijaan memiliki manfaat bagi masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan keberlangsungan program tersebut perlu mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Aspirasi Masyarakat Akan Disikapi Bersama
Terkait adanya kemungkinan aksi demonstrasi dari masyarakat sebagai bentuk penolakan terhadap penghentian Trans Saijaan, Awaludin mengatakan DPRD akan menyikapinya melalui komunikasi dan dialog.
Ia menyebut aspirasi masyarakat merupakan bagian yang perlu didengar dan dicarikan jalan keluarnya bersama pemerintah.
“Karena ini merupakan aspirasi masyarakat yang kami terima, tentu akan kami sikapi dengan duduk bersama dan mencari solusi terbaik,” pungkasnya.
Penghentian operasional Trans Saijaan kini menjadi perhatian publik. Di satu sisi, pemerintah memiliki pertimbangan dalam melakukan evaluasi program, namun di sisi lain tingginya jumlah penumpang dan respons positif masyarakat menjadi alasan bagi DPRD untuk meminta kejelasan mengenai dasar kebijakan penghentian tersebut. (San)
