BANJARBARU, kalimantanprime.com — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan lebih agresif dan tidak bergantung pada datangnya hujan alami.
Hal itu disampaikan Gibran saat meninjau langsung penanganan karhutla di Posko Penanganan Karhutla kawasan Guntung Damar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9/2026).
Kedatangan Wapres disambut dan didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman. Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Kepala BNPB RI Suharyanto, Kapolda Kalsel Brigjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan serta jajaran Forkopimda Kalsel dan instansi vertikal.
Dalam paparan kondisi karhutla, Kepala BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra menjelaskan bahwa kebakaran di wilayah Kalsel, khususnya pada lahan gambut, memiliki karakter yang sulit ditangani.
Api tidak selalu terlihat dari permukaan. Pada kondisi tertentu, bara dapat bertahan di bawah tanah selama berbulan-bulan dan kembali muncul ke permukaan ketika kondisi memungkinkan.
“Hari tanpa hujan yang panjang menyebabkan muka air permukaan turun drastis. Lahan gambut menjadi kering dan sangat rentan terbakar,” ujar Ronny.
Hingga saat ini, BPBD Kalsel mencatat sekitar 2.663 kejadian kebakaran dengan luasan lahan yang pernah terbakar mencapai sekitar 20.000 hektare. Namun, luasan yang masih terbakar saat ini disebut berada di bawah 40 hektare.
Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan jumlah kejadian karhutla tertinggi.
Ronny menjelaskan, penanganan kebakaran gambut tidak bisa dilakukan hanya dengan menyiram api yang terlihat di permukaan. Api dapat menjalar di bawah tanah sehingga proses pemadaman harus dilakukan hingga titik bara benar-benar tuntas.
“Jangan sampai api yang sudah kita padamkan di permukaan ternyata masih menyala di bawah. Karena itu, deteksi dan pemadaman harus dilakukan sampai benar-benar tuntas,” tegasnya.
1.700 Personel Disiagakan
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah membagi wilayah operasi ke dalam tiga zona prioritas, yakni kawasan sekitar Bandara Syamsudin Noor sebagai objek vital nasional, wilayah utara Kalsel, serta wilayah timur dan selatan.
Sebanyak 1.700 personel disiagakan setiap hari di seluruh wilayah Kalsel. Sekitar 900 personel difokuskan pada tiga zona prioritas, terutama kawasan sekitar Bandara Syamsudin Noor.
Penanganan juga diperkuat dukungan udara BNPB melalui satu pesawat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), satu pesawat patroli udara, satu helikopter patroli serta tiga helikopter water bombing.
Polda Kalsel turut mengembangkan sejumlah inovasi untuk menemukan titik api yang sulit terlihat. Di antaranya alat suntikan gambut, cairan surfaktan racikan Laboratorium Forensik dan drone thermal untuk mendeteksi titik panas di bawah permukaan.
Cairan surfaktan digunakan untuk membantu meningkatkan efektivitas air dalam proses pemadaman, terutama pada kondisi kebakaran yang sulit dikendalikan.
Selain pemadaman, pengendalian air menjadi faktor penting dalam penanganan kebakaran lahan gambut. Pemerintah bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) dan PUPR melakukan pembangunan kanal serta pintu air untuk mempertahankan ketersediaan air di kawasan rawan terbakar.
Lebih dari 100 mesin dongfeng juga pernah dikerahkan pada 2023 dan 2024 untuk mengalirkan air ke kanal-kanal buatan.
Patroli udara terus dilakukan untuk mendeteksi titik api lebih awal. Dalam patroli terbaru, Heli PK-RTK menemukan 15 titik api, sementara Heli PK-SNK menemukan 22 titik dengan total luasan sekitar 329 hektare.
Gibran: Jangan Bergantung pada Hujan
Di hadapan jajaran pemerintah daerah dan unsur penanganan bencana, Gibran meminta upaya penanganan karhutla terus dimaksimalkan.
“Pemerintah berkomitmen melakukan upaya terbaik sesuai arahan Presiden dan meminta pengerahan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dimaksimalkan,” ujar Gibran.
BNPB bahkan diminta memaksimalkan operasi TMC di Palangka Raya secara masif selama satu hingga dua minggu ke depan.
“BNPB diminta memaksimalkan operasi TMC di Palangka Raya secara masif dalam satu hingga dua minggu ke depan, tanpa bergantung pada penantian hujan alami,” tegasnya.Menurut Gibran, penanganan karhutla bukan semata persoalan memadamkan api. Dampaknya terhadap masyarakat juga harus menjadi perhatian, terutama kualitas udara, kesehatan anak-anak dan keberlangsungan pendidikan.
Sekolah diminta berkoordinasi dengan orang tua murid dalam menentukan kegiatan belajar mengajar, khususnya untuk mencegah peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada anak-anak dan kelompok rentan.
“Kegiatan belajar mengajar di sekolah harus selalu berkoordinasi dengan orang tua murid guna mencegah peningkatan kasus ISPA pada anak-anak dan kelompok rentan,” katanya.
Gibran juga menekankan pentingnya pencegahan dan penegakan hukum. Kepolisian diminta menindak tegas setiap pelanggaran yang menjadi pemicu kebakaran.
Sementara kepala daerah diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi hadir langsung memastikan penanganan berjalan cepat.
“Seluruh kepala daerah diinstruksikan untuk selalu hadir langsung di lapangan guna memastikan setiap titik api, baik hotspot maupun firespot, dapat segera teratasi,” tegasnya.
Hasnuryadi: Kalsel Siap Bergerak Bersama
Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman mengatakan kunjungan Wapres menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam menangani karhutla secara bersama-sama.
Menurutnya, penanganan dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, BPBD, BNPB, serta berbagai unsur terkait.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa persoalan karhutla harus ditangani dari hulu hingga hilir. Bukan hanya memadamkan api, tetapi juga mencegah munculnya kembali titik api dan melindungi masyarakat dari dampaknya.
Status Siaga Darurat Karhutla Kalsel sendiri telah ditetapkan sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026, sementara Posko Komando diaktifkan sejak 10 Juli 2026.
BPBD Kalsel mencatat luas lahan terbakar tahun ini sekitar 20.200 hektare, jauh menurun dibandingkan 2023 yang mencapai lebih dari 190.000 hektare.
Meski terjadi penurunan signifikan, pemerintah tetap diminta tidak lengah karena kondisi kering dan panjangnya hari tanpa hujan masih menyimpan potensi karhutla.
Kunjungan Wapres Gibran ke Kalsel juga mencakup peninjauan fasilitas kesehatan dan Sekolah Rakyat yang berada di sekitar kawasan terdampak. Pemerintah memastikan pelayanan kesehatan bagi penderita ISPA tetap berjalan dan aktivitas pendidikan disesuaikan dengan kondisi kualitas udara.
Pesan utama pemerintah pusat pun jelas: karhutla harus dipadamkan, dicegah, dideteksi sedini mungkin dan ditangani tanpa menunggu hujan datang. (Rin/Rfq/Adpim)
