 |
| Ketua Forum Jurnalis Perempuan (FJP) Kalimantan Selatan Hj. Sunarti menyampaikan pandangannya saat menjadi pemantik dalam Silaturahmi dan Diskusi Reflektif bertema “Perempuan dan Media: Merawat Kedaulatan Informasi, Menebar Keadilan” di WKK, Banjarmasin, Sabtu (29/8/2026). |
BANJARMASIN, kalimantanprime.com – Forum Jurnalis Perempuan (FJP) Kalimantan Selatan mendorong insan pers untuk terus memperkuat integritas, akurasi, serta perspektif gender di tengah derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan teknologi digital.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Silaturahmi dan Diskusi Refleksi bertema “Perempuan dan Media: Merawat Kedaulatan Informasi, Menebar Keadilan” yang digelar FJP Kalsel di WKK, Sabtu (29/8/2026).
Ketua FJP Kalsel Hj. Sunarti, yang membuka kegiatan sekaligus menjadi pemantik diskusi, mengatakan forum tersebut menjadi ruang refleksi bagi para jurnalis untuk melihat kembali tantangan dunia media sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan pemberitaan yang benar, berimbang, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik.
Menurut Sunarti, tantangan jurnalisme saat ini tidak lagi semata-mata soal menjadi media yang paling cepat menyampaikan informasi. Di tengah banjir informasi dari berbagai platform digital, media justru dituntut mampu menjaga posisinya sebagai sumber informasi yang kredibel dan dapat dipercaya.
“Kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi. Bagi jurnalis, verifikasi bukan sekadar prosedur, tetapi bentuk tanggung jawab kepada publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, prinsip saring sebelum sharing dan verifikasi sebelum publikasi harus tetap menjadi pegangan utama jurnalis, meski tekanan untuk menghasilkan dan menyebarkan berita secara cepat semakin besar.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi dunia pers. Media harus tetap memiliki ruang dan keberanian untuk melakukan pemeriksaan fakta secara mendalam sebelum sebuah informasi disampaikan kepada masyarakat.
Selain persoalan akurasi, Sunarti juga menekankan pentingnya menghadirkan keadilan dalam setiap pemberitaan. Media, katanya, memiliki kekuatan besar dalam menentukan suara siapa yang mendapat ruang dan isu apa yang menjadi perhatian masyarakat.
Keberimbangan, menurutnya, tidak cukup hanya dengan menghadirkan dua pihak dalam sebuah berita. Jurnalis juga harus memastikan pemberitaan tidak memperkuat stigma, diskriminasi, maupun ketimpangan, termasuk terhadap perempuan dan kelompok yang selama ini kurang mendapatkan ruang.
“Kritik boleh tajam, tetapi harus berpijak pada fakta dan kepentingan publik,” tegasnya.
Ia menilai pilihan sudut pandang, narasumber, hingga penggunaan bahasa dalam sebuah karya jurnalistik dapat menentukan apakah media menghadirkan keadilan atau justru tanpa disadari memperkuat ketidakadilan.
Dalam konteks tersebut, keberadaan jurnalis perempuan dinilai memiliki posisi strategis. Kehadiran perempuan di ruang redaksi tidak hanya memperkuat keberagaman, tetapi juga menghadirkan perspektif yang dapat memperkaya kualitas pemberitaan.
Terutama dalam mengangkat persoalan perempuan, anak, kelompok rentan, dan berbagai persoalan sosial lainnya yang selama ini belum tentu mendapatkan ruang yang cukup dalam pemberitaan.
Sunarti juga mengingatkan bahwa tantangan jurnalisme ke depan akan semakin kompleks seiring perkembangan media sosial dan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Jurnalis, kata dia, dituntut memiliki kemampuan untuk membedakan fakta, opini, manipulasi, hingga berbagai bentuk informasi menyesatkan yang dapat dengan mudah tersebar di ruang digital.
“Jurnalisme masa depan membutuhkan kompetensi, kreativitas, dan integritas,” katanya.
Ia menegaskan, kedaulatan informasi pada akhirnya merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya. Karena itu, media harus terus menjaga kepercayaan publik dengan menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab.
Sunarti berharap diskusi tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, melainkan mampu melahirkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kualitas jurnalisme, khususnya di Kalimantan Selatan.
Ia pun mengajak para jurnalis untuk kembali merefleksikan sejumlah pertanyaan penting. Apakah media sudah cukup adil dalam memilih suara yang ditampilkan? Apakah perspektif perempuan telah benar-benar hadir dalam pemberitaan? Serta bagaimana menjaga integritas jurnalistik di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan artifisial?
“Jurnalisme bukan sekadar tentang menulis apa yang kita lihat, tetapi tentang keberanian menjaga kebenaran dan memastikan suara publik tetap memiliki tempat,” pungkasnya.
Diskusi tersebut turut menghadirkan Ketua Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan LPPM ULM, Dr. Hj. Hastin Umi Anisah, SE, MM, CT.NNLP, CH.t, serta praktisi media Dr. Ratna Sari Dewi.
Kegiatan ini diikuti perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), jurnalis senior, serta keluarga besar Forum Jurnalis Perempuan Kalimantan Selatan.
Kegiatan Silaturahmi dan Diskusi Refleksi “Perempuan dan Media: Merawat Kedaulatan Informasi, Menebar Keadilan” tersebut mendapat dukungan dari Bank Kalsel, Ambapres, PDAM, dan DLU.
