 |
| Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan 2025 di Jakarta, Kamis (2/7/2026). |
JAKARTA, kalimantanprime.com - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menjadi fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing di Indonesia.
Hal itu disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan 2025 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Prihati mengungkapkan, hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau setara 98,62 persen penduduk Indonesia. Sepanjang tahun lalu, JKN juga mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan, atau rata-rata 1,9 juta kunjungan per hari.
“Angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap JKN serta semakin mudahnya akses layanan kesehatan,” ujar Prihati.
Untuk memperluas akses, BPJS Kesehatan terus mendorong transformasi digital melalui aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi lewat WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, serta Care Center 165.
Hingga kini, jaringan mitra BPJS Kesehatan tersebar di 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan 6.190 fasilitas penunjang di seluruh Indonesia.
Dari sisi keuangan, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dinilai tetap sehat dan akuntabel. Aset bersih DJS tercatat Rp30,04 triliun dan mampu menutup estimasi klaim selama 1,88 bulan. Selain itu, hasil investasi juga mencapai Rp3,94 triliun.
BPJS Kesehatan pun kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menjadi salah satu indikator kuatnya tata kelola dan integritas lembaga.
Tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, JKN juga memberi efek ekonomi yang besar. Berdasarkan kajian LPEM FEB UI, program ini berkontribusi terhadap peningkatan PDB sebesar Rp129 triliun dan menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja.
Program JKN juga disebut berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta orang dari kemiskinan pada periode 2018–2019, sekaligus melindungi 16 juta orang dari risiko jatuh miskin akibat biaya kesehatan.
Meski begitu, Prihati menegaskan masih ada tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan program. Pada 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, dengan 26,42 persen di antaranya terserap untuk penyakit katastropik.
“Karena itu, upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas layanan, optimalisasi iuran, dan pengendalian biaya harus terus diperkuat agar JKN tetap berkelanjutan,” tegas Prihati.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat dan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menekankan pentingnya tata kelola yang baik, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan dana publik.
“Pengawasan dan keterbukaan lewat Public Expose menjadi wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat,” kata Stevanus.
Guru Besar FEB UI, Telisa Aulia Falianty, juga menilai ketahanan pembiayaan kesehatan menjadi kunci menuju Indonesia Emas 2045.
“Pembiayaan kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia dan mendorong pertumbuhan,” tutup Telisa. (mlz)
