![]() |
| Ketua DPRD Tanah Laut, H. Khairil Anwar menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, di Banjarbaru. |
PELAIHARI, kalimantanprime.com – DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan keuangan daerah agar tetap transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan menyusul keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Tala, H. Khairil Anwar, mengatakan capaian opini WTP merupakan prestasi yang patut diapresiasi sekaligus menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Opini WTP ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. DPRD akan terus mendukung sekaligus mengawasi agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Khairil, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, opini WTP tidak sekadar menjadi penghargaan administratif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melainkan cerminan dari sinergi yang baik antara fungsi penganggaran, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Karena itu, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasannya guna memastikan penggunaan anggaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“DPRD tidak hanya mendukung program pembangunan, tetapi juga memastikan anggaran yang digunakan efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kembali menerima opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, pada 26 Mei 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Tala H. Khairil Anwar turut mendampingi Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto menerima LHP yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto.
Capaian tersebut menandai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mempertahankan standar pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.(Red)
