KOTABARU, kalimantanprime.com – Krisis bahan bakar minyak (BBM) melanda Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru. Sudah lima hari terakhir, pasokan BBM dilaporkan terhenti total, membuat aktivitas masyarakat di wilayah kepulauan tersebut nyaris lumpuh.
Informasi ini disampaikan warga Desa Sungai Bali kepada awak media, Kamis (6/5/2026). Mereka mengaku tidak lagi menemukan BBM yang dijual, baik di pengecer maupun jalur distribusi lainnya.
“Sekarang di Pulau Sebuku sudah tidak ada lagi BBM yang dijual,” ungkap Astamudin, warga setempat.
Kelangkaan ini diduga dipicu terhentinya distribusi dari kota. Biasanya, pasokan BBM masuk setiap hari melalui jalur laut menggunakan kapal. Namun, dalam sepekan terakhir, pengiriman tidak lagi dilakukan.
Warga menilai salah satu penyebabnya adalah kebijakan SPBU yang tidak melayani pembelian menggunakan jerigen. Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung pada masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini sangat bergantung pada distribusi tidak langsung melalui pengecer.
“Biasanya ada saja kiriman lewat kapal, tapi sekarang tidak ada sama sekali. Katanya karena SPBU tidak melayani pembelian pakai jerigen,” tambah Astamudin.
Dampak krisis ini dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggantungkan hidup pada BBM, terutama para nelayan. Aco, nelayan bagang dari Desa Tanjung Mangkok, mengaku terpaksa menghentikan aktivitas melaut karena tidak memiliki bahan bakar untuk lampu bagang.
“Kalau tidak ada BBM, kami tidak bisa turun melaut. Mau kerja bagaimana? Keluarga kami mau makan apa?” keluhnya.
Kondisi ini memperlihatkan rapuhnya sistem distribusi energi di wilayah kepulauan. Tidak adanya SPBU di kecamatan tersebut membuat masyarakat sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Warga pun mulai resah dan berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah serta pemangku kebijakan. Mereka menilai kebijakan yang diterapkan saat ini tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan riil masyarakat di daerah terpencil.
“Kalau di kota masih bisa beli di SPBU walau harus antre berjam-jam. Tapi kami di pelosok ini bagaimana? Apa harus demo dulu baru didengar?” ujar Mamat, warga lainnya.
Ia juga menegaskan bahwa aturan pelarangan penggunaan jerigen seharusnya diimbangi dengan solusi konkret, seperti pembangunan SPBU di setiap kecamatan atau sistem distribusi langsung dari pihak terkait.
“Kalau memang tidak boleh pakai jerigen, bangunkan dulu SPBU di tiap kecamatan. Minimal satu. Atau Pertamina langsung distribusikan ke pengecer di daerah kepulauan. Jangan buat aturan yang justru menyusahkan masyarakat,” tegasnya.
Krisis BBM di Pulau Sebuku menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah cepat dan tepat. Tanpa intervensi nyata, bukan hanya aktivitas ekonomi yang terhenti, tetapi juga ketahanan hidup masyarakat di wilayah terluar Kotabaru terancam.(San)
