Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menghadiri sekaligus menyaksikan pengukuhan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan masa khidmat 2026–2031, Selasa (21/4/2026), di Mahligai Pancasila Banjarmasin.
BANJARMASIN, kalimantanprime.com – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menghadiri sekaligus menyaksikan pengukuhan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan masa khidmat 2026–2031, Selasa (21/4/2026), di Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Cholil Nafis, yang dirangkaikan dengan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I MUI Kalsel Tahun 2026. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah, serta jajaran pengurus MUI tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Hasnuryadi menyampaikan harapan agar pemerintah daerah terus mendapat bimbingan dan doa dari para ulama.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami berharap selalu mendapatkan arahan, nasihat, serta doa dari para alim ulama yang tergabung dalam MUI,” ujarnya.
Ia juga menaruh harapan besar kepada kepemimpinan Ketua MUI Kalsel, Ahmad Syairazi, agar mampu memperkuat peran organisasi dalam membina umat.
Menurutnya, MUI memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah, khususnya dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia.
“Kita ingin menyiapkan generasi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berkarakter dan berbudaya sesuai dengan nilai-nilai yang dicontohkan para pendahulu,” tuturnya.
Hasnuryadi berharap kepengurusan baru MUI Kalsel dapat menjalankan program-program yang bermanfaat dalam mempersatukan umat serta memberikan bimbingan kepada masyarakat.
“Semoga melalui peran MUI, kita semua dapat meraih keselamatan dunia dan akhirat,” tambahnya.
Sementara itu, Cholil Nafis menekankan pentingnya hubungan harmonis antara ulama dan pemerintah. Menurutnya, sinergi keduanya menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Ulama tidak boleh berseberangan dengan umara. Jika keduanya bersatu, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah terwujud,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar para pengurus yang telah dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik dan bekerja secara kolektif.
“Pengurus harus benar-benar mengurus, bukan justru menjadi beban bagi organisasi,” pesannya.
Di kesempatan yang sama, Ketua MUI Kalsel, Ahmad Syairazi, menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan peran MUI dalam melayani dan menjaga umat.
“Kami berharap MUI Kalsel semakin kuat dalam bermitra dengan pemerintah, terutama dalam menjaga moralitas dan kedaulatan bangsa,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan menyusun sejumlah program prioritas, di antaranya kaderisasi dai dan ulama sebagai upaya memperkuat syiar Islam di daerah.
Ia juga menegaskan bahwa amanah yang diemban merupakan tanggung jawab besar, tidak hanya kepada umat, tetapi juga kepada Allah SWT.
Menurutnya, MUI memiliki dua peran utama, yakni sebagai pelayan umat melalui perlindungan dan pendidikan masyarakat, serta sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pandangan terhadap kebijakan, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.(Zea)
