Komisi IV DPRD Kalsel menyoroti minimnya pagu anggaran yang dikelola Dinas Sosial Kalsel untuk Tahun Anggaran 2026. (Foto: Humas DPRD Kalsel)
BANJARMASIN, kalimantanprime.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti minimnya pagu anggaran yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Pelaksanaan Program Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2026 yang digelar di ruang rapat Komisi IV DPRD Kalsel lantai 4, Jalan Lambung Mangkurat No.18 Banjarmasin, Rabu (4/3/2026).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengungkapkan keprihatinannya karena pagu anggaran Dinas Sosial Kalsel hanya sekitar Rp69 miliar setelah dilakukan efisiensi. Menurutnya, jumlah tersebut tergolong kecil mengingat banyaknya program Dinas Sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Nah, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dinas sosial tadi ini menjadi atensi kami sebagai anggota DPRD, khusus Komisi IV untuk memperhatikan dan memperjuangkannya di dalam rapat anggaran nanti dengan pemerintah, maupun itu anggaran reguler maupun perubahan yang sifatnya menyentuh langsung kepada program-program sosial kemanusiaan itu jangan dikurangi karena ini bersentuhan langsung,” pinta H. Gusti Iskandar yang juga menjabat Ketua PMI Provinsi Kalsel.
Meski demikian, politisi senior Partai Golkar tersebut menyatakan tidak mempermasalahkan kebijakan efisiensi anggaran apabila diterapkan pada kegiatan yang bersifat seremonial. Namun ia menegaskan program sosial kemanusiaan yang berdampak langsung bagi masyarakat tidak seharusnya terkena pengurangan anggaran.
“Kalau hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi kegiatan-kegiatan bersifat seremonial monggo enggak ada masalah tapi yang bersifat sosial kemanusiaan jangan. Nah kebetulan saya latar belakang juga sebagai ketua PMI. Program kemanusiaan ini sungguh-sungguh menjadi kebutuhan bagi masyarakat,” terangnya.
Ke depan, mantan Anggota DPR RI tersebut berharap Dinas Sosial Provinsi Kalsel dapat menyusun secara lebih rinci kebutuhan dasar masyarakat yang perlu dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk kebutuhan anggaran yang diperlukan.
“Ya ke depannya kita pasti akan perjuangkan. Dengan data kemiskinan di Kalimantan Selatan yang sudah cukup memprihatinkan kita juga ya itu harus tetap harus diselesaikan dengan program-program sosial kemanusiaan tadi,” pungkas H. Gusti Iskandar. (Adv)
