Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) menggelar rapat kerja dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerind) Tala untuk mengevaluasi kinerja serta realisasi program hingga triwulan pertama 2026.
TANAH LAUT, kalimantanprime.com - Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) menggelar rapat kerja dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerind) Tala untuk mengevaluasi kinerja serta realisasi program hingga triwulan pertama 2026.
Anggota Komisi III DPRD Tala, H. Arkani, mengatakan rapat tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana sekaligus mengukur efektivitas penggunaan anggaran.
Ia menjelaskan, Disnakerind Tala pada 2026 mengelola pagu anggaran sebesar Rp20,78 miliar. Selain itu, terdapat tambahan anggaran untuk UPT Balai Latihan Kerja (BLK) sekitar Rp3,08 miliar sehingga total anggaran mencapai Rp23,87 miliar.
“Anggaran tersebut digunakan untuk kesekretariatan, Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian, serta UPT BLK,” ujar Arkani, Minggu (15/3/2026).
Hingga awal tahun, realisasi serapan anggaran baru sekitar 5 persen karena sebagian besar program masih dalam tahap perencanaan dan persiapan pelaksanaan.
Salah satu program yang telah berjalan cukup signifikan adalah jaminan sosial tenaga kerja. Dari pagu sekitar Rp5,22 miliar, sebagian besar telah direalisasikan untuk menjamin 25.000 pekerja di Tala melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara itu, program pengembangan industri daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) saat ini baru sebatas pelatihan dan belum disertai bantuan peralatan produksi.
Dalam rapat tersebut juga dibahas perkembangan Kawasan Industri Jorong yang mulai menunjukkan aktivitas dengan hadirnya sejumlah tenant. Namun, ketersediaan air bersih masih menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian.
Komisi III DPRD Tala juga menyoroti pelaksanaan pelatihan di UPT BLK. Target peserta sebanyak 496 orang diperkirakan belum sepenuhnya tercapai sehingga diusulkan untuk dipertimbangkan kembali dalam APBD Perubahan 2026.
Selain itu, dari sektor pendapatan Disnakerind telah merealisasikan sekitar 40 persen dari target Rp73,25 juta yang bersumber dari sewa aula BLK serta retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
Komisi III DPRD Tala berharap evaluasi ini dapat mendorong pelaksanaan program Disnakerind berjalan lebih optimal sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan industri di daerah.(Ril)
