Komisi III DPRD Kalsel menggelar pertemuan kerja dengan sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). (Foto: Humas DPRD Kalsel)
BANJARMASIN, kalimantanprime.com — Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar pertemuan kerja dengan sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk membahas rencana program prioritas periode 2024–2029 sekaligus agenda kerja tahun 2026, Kamis (5/3/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel Lantai IV Gedung A tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si.
Dalam pertemuan itu, beberapa UPTD seperti BPAM Banjarbakula, Kebun Raya Banua, Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan, serta Laboratorium Bahan Konstruksi menyampaikan pemaparan terkait rencana strategis masing-masing. Program yang dipresentasikan antara lain peningkatan pelayanan air bersih di kawasan Banjarbakula, pengembangan kawasan konservasi di Kebun Raya Banua, perbaikan dan revitalisasi terminal tipe B, serta penguatan layanan pengujian bahan konstruksi guna mendukung kualitas pembangunan daerah.
Selain itu, pada hari yang sama Komisi III juga mengadakan rapat dengan sejumlah UPTD yang berada di bawah lingkup Dinas PUPR Provinsi Kalsel, di antaranya UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Laboratorium ESDM, dan UPTD TPA Banjarbakula. Dalam forum tersebut dibahas pula evaluasi capaian kinerja tahun 2025 serta rencana program kegiatan tahun 2026, termasuk kebutuhan tambahan fasilitas dan peralatan operasional untuk menunjang kinerja unit kerja.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, menegaskan bahwa rapat ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan efektivitas penggunaan anggaran. Ia menyebutkan, sejumlah UPTD masih memerlukan dukungan tambahan peralatan guna mengoptimalkan pelayanan, terlebih beberapa di antaranya berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Kalsel berharap terjalin sinergi yang kuat antara DPRD dan perangkat daerah, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan. (Adv)
