 |
| Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmiyanti Janoezir, menyebutkan bahwa pembangunan rumah inti tumbuh berbasis komunitas ini menjadi proyek percontohan pertama di Kalimantan Selatan. (Foto: MC Kalsel) |
BANJARBARU, kalimantanprime.com - Komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu wujud nyatanya adalah rencana peluncuran Pembangunan Rumah Inti Tumbuh Konvensional (RITK) atau rumah berbasis komunitas yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Februari 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan.
Program tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Direktorat Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan dukungan berbagai mitra strategis.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmiyanti Janoezir, menyebutkan bahwa pembangunan rumah inti tumbuh berbasis komunitas ini menjadi proyek percontohan pertama di Kalimantan Selatan.
“Rumah komunitas ini dibangun melalui kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten HSS, Pemprov Kalsel, perusahaan melalui CSR, serta PLN ikut berkontribusi dalam pembangunan kawasan perumahan ini,” ujar Rahmiyanti, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berperan dalam penyediaan lahan, pembangunan akses jalan masuk, serta pembersihan area pembangunan. Adapun pembangunan unit rumah didukung melalui pendanaan corporate social responsibility (CSR) dari PT SMF.
“Untuk tahap awal, tahun 2025 telah dibangun sekitar 20 unit rumah dengan total anggaran kurang lebih Rp1,1 miliar dan akan segera di-launching,” jelasnya.
Program ini juga akan berlanjut pada tahun 2026 dengan rencana pembangunan sekitar 30 unit rumah tambahan yang mendapat dukungan dari Bank BTN.
Dukungan lain datang dari Pemerintah Kabupaten HSS berupa pembangunan fasilitas sanitasi, termasuk WC, instalasi air bersih, serta sambungan rumah PDAM. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut membantu melalui pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), terutama jalan utama kawasan perumahan, dengan nilai anggaran sekitar Rp1,3 miliar.
“PLN juga berperan dalam membantu pemasangan jaringan listrik untuk kawasan perumahan ini, sehingga hunian yang dibangun benar-benar siap huni,” tambah Rahmiyanti.
Rahmiyanti menegaskan bahwa program rumah berbasis komunitas ini memang diperuntukkan bagi MBR. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penerima manfaat yang telah siap dari sisi peminatan dan usulan adalah para petugas kebersihan.
“Peruntukan utamanya memang untuk MBR. Di HSS ini kebetulan MBR-nya yg sdh siap terkait peminatan dan usulan adalah para petugas kebersihan. Namun ke depan, tidak menutup kemungkinan program rumah komunitas seperti ini juga diperuntukkan bagi MBR lainnya,” tuturnya.
Melalui program Rumah Inti Tumbuh Konvensional ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan pola pembangunan perumahan yang kolaboratif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan hunian yang layak, terjangkau, dan siap huni. (MC Kalsel/Ril)
