Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, menghadiri Rakor Persiapan Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ke Kalsel. (Foto: Humas DPRD Kalsel)
BANJARBARU, kalimantanprime.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Supian HK, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Kalimantan Selatan. Rakor tersebut digelar di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Komplek Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (9/1) sore.
Rakor persiapan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dan menjadi forum penting untuk memantapkan kesiapan lintas sektor menjelang kunjungan Presiden RI yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 12 Januari 2026. Agenda utama kunjungan tersebut adalah peresmian Program Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan.
Rapat koordinasi dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta perwakilan perangkat daerah terkait. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah aspek krusial, antara lain kesiapan lokasi kegiatan, pengaturan agenda Presiden, sistem pengamanan, hingga teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, menilai kunjungan Presiden RI ke Kalimantan Selatan memiliki arti strategis, terutama dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong percepatan pelaksanaan program nasional.
Ia juga menekankan bahwa peresmian Program Sekolah Rakyat mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat dari kelompok rentan.
“Melalui program ini, diharapkan layanan pendidikan berbasis kesejahteraan sosial dapat menjangkau lebih luas serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Sesuai agenda, peresmian Sekolah Rakyat akan dilaksanakan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru yang berlokasi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Melalui rakor tersebut, seluruh pihak terkait menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi teknis agar rangkaian kunjungan kerja Presiden RI di Kalimantan Selatan dapat berlangsung tertib, aman, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Tim)
