PARINGIN, kalimantanprime.com – Insan pers lintas platform di Kabupaten Balangan menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk pemberitaan yang berpotensi menjadi ruang kampanye dan normalisasi perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Komitmen bersama itu disepakati Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Balangan, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Balangan, serta Komunitas Wartawan Admin Medsos (KOWAS) Balangan, menyusul viralnya kasus asusila sesama jenis yang dinilai mencoreng citra daerah Bumi Sanggam.
Para jurnalis sepakat, media tidak boleh menjadi sarana pembenaran maupun promosi perilaku yang bertentangan dengan norma agama, sosial, dan adat istiadat masyarakat Banua. Fungsi pers, ditegaskan mereka, adalah edukasi publik serta pengawalan penegakan hukum.
Ketua PWI Balangan, Fitri M. Hidayatullah, menegaskan bahwa kebebasan pers harus dijalankan secara bertanggung jawab dan beretika.
“Kami sepakat menutup seluruh celah kampanye LGBT dalam pemberitaan. Media memiliki peran edukatif dan kontrol sosial, bukan memberi ruang pembenaran. Menjaga marwah daerah adalah tanggung jawab bersama insan pers,” tegas Fitri, Rabu (24/12/2025).
Senada, Ketua JMSI Balangan, M. Alfahri Wanda, menyatakan seluruh perusahaan media siber anggota JMSI akan menerapkan penyaringan ketat terhadap konten yang dipublikasikan.
“Media adalah penyaring informasi publik. Fokus kami mendukung penegakan hukum serta memberikan edukasi mengenai dampak negatif konten pornografi. Sikap kami jelas, tidak memberi ruang kampanye LGBT,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KOWAS Balangan, Rolly Supriadi, menyoroti kuatnya pengaruh media sosial sebagai ruang interaksi publik yang rawan disalahgunakan.
“Jika ruang pembenaran dibuka, penyebaran perilaku menyimpang bisa semakin luas. Kami berkomitmen melakukan filter ketat terhadap konten asusila agar tidak terjadi normalisasi maupun ajakan serupa,” pungkasnya.(Jn)
