 |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Banua. (MC Kalsel) |
BANJARMASIN, kalimantanprime.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Banua. Hal ini kembali ditegaskan oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, sebagai langkah strategis mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Penguatan komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov dan 13 kepala daerah se-Kalimantan Selatan dalam Rapat Koordinasi Pendidikan se-Kalsel yang berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (25/11/2025) malam. Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, Bunda PAUD Kalsel Hj. Fathul Jannah Muhidin, serta Ketua BKOW Kalsel Hj. Ellyana Trisya Hasnuryadi.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa sektor pendidikan kini menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari digitalisasi, perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, hingga dinamika sosial-ekonomi yang mengharuskan adanya kemampuan adaptasi yang cepat.
Menindaklanjuti tantangan tersebut, Pemprov Kalsel memprioritaskan pembangunan pendidikan pada sejumlah agenda, termasuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui program Wajib Belajar 13 Tahun, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/sederajat. Pemprov juga terus mendorong perbaikan sarana dan prasarana pendidikan agar tidak ada proses belajar yang terganggu akibat fasilitas yang rusak, serta memperluas pemetaan digitalisasi pendidikan guna memastikan pemerataan kualitas belajar di seluruh daerah.
“Ini adalah tugas kita bersama. Saya meminta Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memantau kebutuhan pendidikan, mulai dari sarana prasarana hingga fasilitas pendukung agar kita dapat bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” tegas Muhidin.
Gubernur Muhidin juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah pusat, khususnya Kemendikbudristek, agar dapat memberikan perhatian lebih terkait tunjangan guru yang bertugas di daerah terpencil.
“Sebagai orang yang pernah bertugas sebagai guru, saya merasakan langsung bagaimana kecilnya tunjangan di daerah terpencil. Kami memohon kepada Dirjen GTK Kemendikbudristek RI agar tunjangan guru di pelosok dapat ditingkatkan. Jangan disamakan dengan guru di kota. Mereka pantas mendapat tunjangan yang layak demi kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Dalam rangkaian Rakor tersebut, Gubernur Muhidin turut menyerahkan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berhasil memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, meningkatkan rata-rata lama sekolah, serta penghargaan bagi sejumlah guru berprestasi dari berbagai daerah di Kalsel. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi Pemprov Kalsel atas dedikasi mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kalimantan Selatan. (MC Kalsel/Ril)
