 |
| Pemprov Kalsel melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai penyusunan strategi dan kebijakan fiskal daerah. (Foto: MC Kalsel) |
BANJARBARU, kalimantanprime.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai penyusunan strategi dan kebijakan fiskal daerah yang dinilai lebih efektif serta berkelanjutan. Acara ini turut dihadiri Gubernur Kalsel, H. Muhidin, bersama para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan.
Dalam forum tersebut, Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa kegiatan ini digelar untuk merespons penurunan transfer dana pusat ke daerah yang hampir mencapai 50 persen. Kondisi itu, menurutnya, menuntut adanya strategi bersama agar pembangunan tetap dapat berjalan meski dengan anggaran terbatas.
“Memang ada pengurangan cukup besar dari pusat, hampir 50 persen. Beberapa Kabupaten/Kota terkena dampaknya, seperti Tanah Bumbu hingga 49 persen, sementara yang paling rendah di Hulu Sungai Tengah sekitar 11 persen. Untuk itu kita harus mengatur kembali prioritas anggaran yang ada,” kata H. Muhidin, Kamis (2/10/2025).
Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian program pembangunan, terutama dengan memprioritaskan kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Pekerjaan yang penting, yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, itu yang didahulukan. Kalau ada pembangunan yang bisa ditunda, sebaiknya diatur kembali agar anggaran tetap terkendali,” jelasnya.
Gubernur menambahkan, meskipun transfer dana dari pusat berkurang, Pemprov Kalsel tidak akan menaikkan pajak daerah. Sebaliknya, pemerintah berkomitmen memberikan insentif dan memastikan agar masyarakat tidak semakin terbebani.
“Kita pastikan meskipun ada pengurangan dari pusat, pajak tidak akan dinaikkan. Masyarakat jangan sampai terbebani. Pemerintah hadir untuk menjaga kesejahteraan mereka, agar masyarakat tetap tenang dan kita pun bisa bekerja dengan nyaman,” tegasnya.
Lebih jauh, H. Muhidin menilai FGD ini sebagai forum strategis untuk merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif, realistis, dan berorientasi pada kesejahteraan.
“FGD ini menjadi wadah untuk menyatukan pandangan. Kita ingin agar kebijakan fiskal daerah bisa lebih adaptif, tetap berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (MC Kalsel/Ril)
