KOTABARU, kalimantanprime.com— Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kualitas Anak Daerah (PK2D) Provinsi Kalimantan Selatan secara virtual, Jumat (1/8), bertempat di Ruang Kolaborasi Lantai III Baperida Kotabaru.
Rakor yang dibuka oleh Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Husnul Khatimah, S.H., M.H., ini merupakan tindak lanjut dari survei pemetaan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) pada desa-desa lokus, termasuk Desa Sampanahan di Kabupaten Kotabaru yang menjadi fokus pembinaan untuk tahun 2025.
Dalam sambutannya, Hj. Husnul Khatimah menekankan pentingnya data dalam membangun kualitas keluarga. “Terima kasih kepada para kader yang telah mengumpulkan data di setiap lokus dan menginputnya ke dalam aplikasi berbasis web. Data inilah yang menjadi dasar intervensi program dan penentuan indikator prioritas peningkatan kualitas keluarga,” ujarnya.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Provinsi, Pandu Aksana, turut memaparkan hasil survei IKK di Desa Sampanahan. Dari 29 indikator yang dinilai, desa ini mencatat nilai IKK sebesar 75,91%, yang tergolong dalam kategori "Responsif Gender dan Hak Anak". Namun demikian, 9 indikator masih di bawah 75% dan menjadi perhatian khusus untuk ditingkatkan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kotabaru, H. Minggu Basuki, yang mewakili Sekda Kotabaru, menyatakan bahwa peningkatan kualitas keluarga adalah fondasi utama pembangunan daerah.
“Melalui Rakor ini, kita perkuat sinergi lintas sektor agar keluarga-keluarga di Desa Sampanahan menjadi unit yang tangguh secara fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga,” ungkap Minggu Basuki.
Ia menjelaskan berbagai intervensi lintas sektor yang akan dilakukan, antara lain:
Dinas Kesehatan: penanganan stunting, penyuluhan kesehatan, pembinaan posyandu.
DP3APPKB: pelatihan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, pencegahan perkawinan anak.
Disparpora: dukungan sarana olahraga.
TP PKK: penguatan UP2K, pola asuh anak, kebun keluarga.
Dinas Perkim: program bedah rumah (Aladin).
Disdukcapil: layanan administrasi kependudukan.
Dinas Perikanan: gerakan makan ikan, bantuan bibit ikan.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: bantuan buku perpustakaan desa.
Dinas Sosial: bantuan untuk disabilitas dan lansia.
Bagian Kesra: fasilitasi pelatihan pemandian jenazah.
Dinas Perindagkop: pendampingan legalitas usaha kecil dan kerajinan.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian: bantuan bibit tanaman.
Minggu Basuki mengajak seluruh pihak, termasuk perangkat daerah, PKK, dunia usaha, dan masyarakat, untuk aktif mendukung implementasi program PK2D di Desa Sampanahan.
“Saya percaya, dengan komitmen dan kerja sama semua pihak, kita bisa mewujudkan keluarga-keluarga tangguh yang menjadi pondasi kemajuan desa dan daerah,” tegasnya.
Rakor ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Kotabaru, para kepala SKPD terkait, Camat Sampanahan, Kepala Puskesmas Sampanahan, TP PKK Kecamatan, serta Kepala Desa Sampanahan.(San)
