JAKARTA, kalimantanprime.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat komitmennya dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan strategis nasional. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, saat melakukan audiensi penting bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Sabtu (10/05/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa penyelarasan antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan nasional bukan hanya bersifat administratif, tetapi harus memberikan dampak nyata dan terukur kepada masyarakat.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kami di Tanah Bumbu. Perencanaan tidak cukup hanya terdokumentasi, tapi juga harus menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” ungkap Bupati Andi Rudi Latif.
Dalam forum strategis tersebut, Pemkab Tanah Bumbu juga memaparkan sejumlah capaian di bidang reformasi birokrasi. Tahun 2024 mencatat peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB), dari 68,75 (kategori B) pada tahun 2023 menjadi 72,04 (kategori BB) di tahun berikutnya.
Capaian ini menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Sementara untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemkab masih berada di kategori B selama dua tahun terakhir, namun optimis mencapai BB atau bahkan A pada 2025 mendatang.
Indeks Pelayanan Publik (IPP) juga menunjukkan perkembangan menggembirakan. Dari skor 3,20 (kategori B-) pada tahun 2023, IPP meningkat menjadi 3,79 (kategori Baik) pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan transformasi pelayanan publik yang semakin responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Meski ada capaian signifikan, Bupati juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi, terutama dalam hal penguatan zona integritas. Sejak 2019, baru satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
"Kami berkomitmen untuk mendorong lebih banyak SKPD meraih predikat WBK bahkan WBBM. Ini kami lakukan melalui pendekatan sistematis, terukur, dan partisipatif,” ujar Bupati.
Penguatan zona integritas menjadi salah satu strategi utama Pemkab Tanah Bumbu dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Audiensi ini menghadirkan sejumlah narasumber strategis dari KemenPAN-RB, antara lain Muhammad Yusuf Kurniawan, S.H., M.Si (Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik), Budi Prawira, SE., MM. (Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan RB dan Pengawasan Wilayah II), Paulus Julius Rahakbauw, SE, dan Alif Fajar Sidiq
Bupati Tanah Bumbu berharap pertemuan ini dapat membuka ruang sinergi yang lebih luas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan ini, Penjabat Sekretaris Daerah Yulian Herawati, para Asisten Daerah, Kepala Dinas, Inspektur, dan jajaran perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu. (Myu)
