Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif (Bang Arul), memimpin langsung rapat efisiensi anggaran bersama seluruh SKPD di Ruang Rapat Kantor Bupati, Gunung Tinggi, Batulicin, 29–30 April 2025. (Foto: Ist)
BATULICIN, kalimantanprime.com – Komitmen tinggi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengelola anggaran secara efisien ditunjukkan langsung oleh Bupati Andi Rudi Latif atau yang akrab disapa Bang Arul. Ia memimpin rapat maraton selama dua hari berturut-turut, 29–30 April 2025, di Ruang Rapat Kantor Bupati, Gunung Tinggi, Batulicin.
Rapat yang berlangsung hingga dini hari ini melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu. Fokus utama pertemuan ini adalah optimalisasi anggaran dan pemangkasan belanja yang dinilai tidak prioritas, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tentang efisiensi dalam pelaksanaan APBD 2025.
Dalam arahannya, Bang Arul menekankan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat.
"Kita harus pastikan setiap anggaran yang dialokasikan tepat sasaran, tidak mubazir, dan betul-betul memberi manfaat bagi rakyat Tanah Bumbu,” ujar Bang Arul tegas.
Ia juga mengajak seluruh jajarannya untuk bersinergi menciptakan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan bebas dari pemborosan. Rapat ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Tanah Bumbu dalam menjawab tantangan pengelolaan keuangan yang lebih bijak di tengah dinamika fiskal nasional.
Efisiensi anggaran 2025 ini diyakini akan menjadi fondasi kuat dalam mendorong program-program prioritas daerah. Pemerintah daerah berharap, dengan langkah strategis ini, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penguatan ekonomi lokal dapat berjalan lebih optimal.
Langkah berani Bupati Tanah Bumbu ini diapresiasi banyak pihak sebagai contoh kepemimpinan visioner di tengah tuntutan efisiensi nasional. Ke depan, efektivitas anggaran akan menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Myu)
