BANJARBARU, kalimantanprime.com — Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru yang dijadwalkan pada Sabtu, 19 April 2025, dinilai sebagai momen krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kalimantan Selatan. Forum Ambin Demokrasi menegaskan bahwa PSU ini menyangkut kehormatan dan marwah Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan PSU secara menyeluruh di Banjarbaru muncul akibat ditemukannya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip pemilu demokratis, seperti kebebasan memilih dan netralitas penyelenggara. Dalam situasi ini, Forum Ambin Demokrasi hadir menyerukan agar PSU benar-benar menjadi ajang koreksi, bukan pengulangan kesalahan.
Forum menyoroti munculnya narasi menyesatkan di tengah masyarakat yang menyebut PSU sebagai pemborosan anggaran. Selain itu, masih maraknya politik uang dan lemahnya pengawasan dianggap sebagai alarm bagi semua pihak.
“Bukan soal anggaran, ini soal integritas. PSU adalah jalan konstitusional untuk memulihkan demokrasi. Ini ujian besar bagi Banjarbaru,” tegas perwakilan Forum dalam pernyataan tertulisnya.
Sebagai ibu kota provinsi, Banjarbaru tidak hanya menjadi pusat administrasi, tapi juga simbol kematangan demokrasi Kalimantan Selatan. Forum menekankan bahwa tata kelola Pilkada yang demokratis dan adil akan menjadi sorotan publik secara nasional bahkan internasional.
Forum Ambin Demokrasi juga menekankan lima poin penting, mulai dari tuntutan agar penyelenggara menjaga netralitas, pentingnya PSU sebagai momen pemulihan integritas, hingga imbauan kepada pemilih untuk menggunakan hak suara secara cerdas.
Dengan status barunya sebagai pusat pemerintahan provinsi, Banjarbaru diminta untuk menjadi contoh kota yang mampu melaksanakan Pilkada yang bersih, jujur, dan transparan.
“Ini saatnya Banjarbaru menunjukkan kelasnya. PSU bukan akhir dari konflik, tapi awal dari pembuktian bahwa demokrasi masih hidup dan terhormat di Kalimantan Selatan,” tutup Forum Ambin Demokrasi. (Myu)
