![]() |
| Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Balangan resmi dilantik dan dikukuhkan dalam sebuah acara yang berlangsung di Hotel Banjarmasin International (HBI), Selasa (17/11/2026). |
BANJARMASIN, kalimantanprime.com – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Balangan resmi dilantik dan dikukuhkan dalam sebuah acara yang berlangsung di Hotel Banjarmasin International (HBI), Selasa (17/11/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat profesionalisme wartawan, menjaga independensi pers, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) jurnalistik di Kabupaten Balangan.
Wakil Bupati Balangan, H. Akhmad Fauzi, S.Pd., dalam sambutannya menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, baik di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Menurutnya, pers tidak sekadar bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi melalui pemberitaan yang benar, akurat, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi, fungsi dan peran pers tetap tidak berubah, yakni menyampaikan informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat,” ujarnya di hadapan undangan, unsur Forkopimda, serta jajaran pengurus PWI Kalimantan Selatan.
Ia mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah membuat arus berita bergerak semakin cepat. Namun, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri karena informasi kerap tersebar luas sebelum melalui proses verifikasi.
Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat membutuhkan produk jurnalistik yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya. Karena itu, wartawan dituntut mampu memastikan kebenaran setiap informasi sebelum dipublikasikan.
Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik membutuhkan waktu panjang untuk dibangun, tetapi dapat runtuh dalam waktu singkat akibat pemberitaan yang tidak melalui proses jurnalistik secara benar.
Untuk itu, setiap wartawan harus berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, khususnya dalam menjaga independensi, akurasi, dan keberimbangan informasi.
Sebagai pilar keempat demokrasi, pers harus tetap independen dan berpihak kepada kebenaran, bukan sekadar mengikuti suara mayoritas ataupun kepentingan kelompok tertentu.
“Pers harus mampu memilah mana yang benar dan mana yang salah, kemudian menyampaikannya kepada publik. Pers juga harus membuka mata masyarakat agar mampu melihat kebenaran. Ada ungkapan, katakanlah yang benar itu benar meskipun pahit. Itulah yang harus dilakukan pers,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa dunia pers tidak pernah terlepas dari berbagai tekanan dan godaan yang berpotensi memengaruhi independensi pemberitaan. Tekanan tersebut tidak hanya datang dari kekuasaan politik, tetapi juga dari kelompok masyarakat dengan kepentingan berbeda.
Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmi, menekankan pentingnya peran organisasi PWI dalam memperkuat profesionalisme wartawan sekaligus menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks yang semakin marak di media sosial.
Menurutnya, pelantikan pengurus PWI Balangan bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan amanah besar untuk menjaga dan menegakkan kaidah jurnalistik serta Kode Etik Jurnalistik dalam setiap produk pemberitaan.
Ia menilai, perkembangan media sosial menghadirkan tantangan serius bagi dunia pers. Pasalnya, informasi kini dapat disebarkan oleh siapa saja tanpa melalui proses verifikasi dan mekanisme kerja jurnalistik sebagaimana diterapkan media profesional.
Bahkan, keberadaan media yang tidak berbadan hukum dan tidak menerapkan standar pengelolaan perusahaan pers berpotensi memunculkan informasi hoaks, fitnah, hingga pemberitaan yang menyerang pribadi seseorang.
“Ini menjadi tugas kita bersama. PWI harus ikut mencegah berkembangnya berita-berita hoaks yang dapat merusak tatanan pers dan kepercayaan masyarakat terhadap produk jurnalistik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar wartawan profesional tidak terjebak dalam pemberitaan yang hanya mengejar sensasi, konflik, perseteruan, maupun persoalan pribadi. Sebaliknya, media harus mampu menyajikan informasi yang mendidik, berimbang, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
Meski demikian, Zainal menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial pers harus tetap dijalankan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari tugas jurnalistik, tetapi harus disampaikan secara konstruktif, berdasarkan fakta, dan melalui proses verifikasi yang benar.
“Kritik tetap kita jalankan, kritik membangun tetap kita sampaikan. Namun, menjaga nama baik daerah juga penting. Jangan sampai setiap hari yang diangkat hanya persoalan kriminalitas, perseteruan, dan permusuhan. Masih banyak hal positif dan potensi daerah yang bisa diberitakan untuk mendorong pembangunan,” ujarnya.
Ia turut mengingatkan wartawan agar senantiasa menerapkan prinsip cek dan ricek, mengedepankan keberimbangan, serta memberikan ruang kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan suatu persoalan. Setiap pemberitaan harus didasarkan pada informasi yang terverifikasi dan tidak hanya bersumber dari satu narasumber.
Dalam kesempatan tersebut, Zainal Helmi juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Balangan terhadap berbagai program peningkatan kapasitas dan kompetensi wartawan.
Rangkaian kegiatan PWI Balangan turut diisi dengan Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan (OKK) serta Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kedua kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM wartawan sekaligus memperkuat pemahaman mengenai aturan dan etika jurnalistik.
Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Balangan, Fitri Murni Hidayatullah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Balangan atas dukungan terhadap perkembangan organisasi serta peningkatan kualitas wartawan di daerah tersebut.
Ia mengungkapkan, perjalanan PWI Balangan hingga berkembang seperti sekarang bukanlah hal yang mudah. Pada awal pembentukannya, jumlah wartawan yang tergabung hanya sekitar tiga hingga empat orang. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah wartawan di Kabupaten Balangan terus bertambah hingga kini mencapai sekitar 40 orang.
Menurutnya, perkembangan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Abdul Hadi dan Wakil Bupati H. Sabri.
“Alhamdulillah, selama ini PWI Balangan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, baik berupa dukungan materi maupun fasilitas. Bahkan, beberapa kali rekan-rekan PWI juga mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi wartawan, PWI Kabupaten Balangan bekerja sama dengan PWI Kalimantan Selatan juga menyelenggarakan UKW dengan mengikutsertakan sebanyak 30 wartawan dari Kabupaten Balangan.
Pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat.
Fitri berharap dukungan tersebut dapat menjadi dorongan bagi wartawan untuk terus meningkatkan kualitas SDM, menjaga independensi, serta menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab.
“Kami berharap dukungan dan masukan dari para senior serta seluruh pihak terus diberikan agar PWI Balangan dapat berkembang dan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. Melalui pemberitaan yang berkualitas, wartawan juga dapat ikut berkontribusi membangun Kabupaten Balangan menjadi lebih maju,” katanya.
Di akhir sambutannya, Fitri kembali menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan PWI Balangan.
Ia menegaskan, PWI Balangan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas organisasi, mengembangkan profesionalisme wartawan, serta menghadirkan produk jurnalistik yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pembangunan daerah.(Red)
