PELAIHARI, kalimantanprime.com – PT Indoraya Everlatex (IRE) menyampaikan dua surat resmi kepada Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Laut, Senin (16/11/2026). Melalui kuasa hukumnya, perusahaan meminta penyidik mengevaluasi penahanan dua tersangka dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, mengamankan kendaraan yang diduga digunakan dalam perkara tersebut, serta menindaklanjuti pengaduan terkait dugaan penguasaan lahan seluas 13,55 hektare di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Kedua surat tersebut diserahkan langsung oleh Kuasa Hukum PT IRE, Muhammad Supian Noor, S.H., M.H., CTT., C.Med., dari Lawfirm ADV SPN dan Rekan.
Supian menjelaskan, surat pertama memuat permohonan penahanan terhadap dua tersangka, pengamanan kendaraan yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil pencurian, serta evaluasi terhadap pihak yang memberikan jaminan kepada kedua tersangka.
Menurutnya, kedua tersangka telah ditetapkan oleh Polres Tanah Laut dalam perkara dugaan pencurian TBS kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 KUHP. Namun, hingga surat disampaikan pada 16 November 2026, keduanya disebut belum dilakukan penahanan.
"Selain itu, satu unit mobil pikap yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil pencurian juga belum diamankan melalui mekanisme penyitaan," ujar Supian.
Ia menerangkan, perkara tersebut bermula pada 18 Oktober 2026 di kawasan perkebunan PT IRE, Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Saat itu, petugas keamanan perusahaan dilaporkan menemukan dua orang yang diduga melakukan pencurian hasil perkebunan beserta sejumlah barang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Pihak perusahaan berharap penyidik segera mengevaluasi kebutuhan penahanan, terutama dengan mempertimbangkan informasi mengenai dugaan tindakan provokatif yang disebut dilakukan para tersangka terhadap masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.
"Kami meminta agar kebutuhan penahanan segera dievaluasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Selain penahanan, keberadaan mobil pikap yang diduga digunakan sebagai sarana pengangkutan TBS juga menjadi perhatian perusahaan. Supian menilai, kendaraan tersebut perlu segera diamankan guna menghindari kemungkinan dipindahkan, diperjualbelikan, disembunyikan, maupun mengalami perubahan kondisi atau identitas.
Melalui Surat Nomor 003/PMH/ADV-SPN/XI/2026, PT IRE meminta penyidik menelusuri dan mengamankan kendaraan tersebut melalui prosedur hukum yang berlaku. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga keutuhan barang bukti dan mendukung proses pembuktian.
Soroti Dugaan Penghalangan Proses Hukum
Dalam surat tersebut, PT IRE juga menyoroti dugaan penghalangan proses hukum yang diduga melibatkan Kepala Desa Karang Rejo.
Berdasarkan keterangan pihak perusahaan, kepala desa tersebut diduga menghalangi petugas keamanan ketika hendak menyerahkan dua orang terduga pelaku beserta barang-barang yang ditemukan kepada pihak kepolisian.
Dugaan penghalangan juga disebut terjadi saat anggota Reskrim dan Resmob Polres Tanah Laut datang menangani peristiwa tersebut.
Di sisi lain, kepala desa yang bersangkutan disebut menjadi pihak yang memberikan jaminan terhadap kedua tersangka. Kondisi ini menjadi alasan perusahaan meminta penyidik mengevaluasi kredibilitas dan efektivitas jaminan tersebut.
Supian menjelaskan, kepala desa itu juga telah dilaporkan dalam pengaduan terpisah terkait dugaan perintangan proses penegakan hukum atau obstruction of justice. Pengaduan tersebut turut memuat dugaan keterlibatan dalam penerbitan atau pengesahan dokumen sporadik pada objek tanah yang dipersoalkan perusahaan.
"Meski demikian, status sebagai terlapor tidak otomatis membatalkan kedudukan seseorang sebagai penjamin ataupun membuktikan kesalahannya. Karena itu, kami meminta agar persoalan ini didalami secara objektif dan sesuai ketentuan hukum," jelas Supian.
Laporkan Dugaan Penguasaan 13,55 Hektare Lahan HGU
Selain perkara dugaan pencurian TBS, PT IRE juga menyampaikan pengaduan terpisah melalui Surat Nomor 002/DUMAS/ADV-SPN/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pemasangan pagar, penanaman kelapa sawit, serta penguasaan sebagian lahan perkebunan tanpa persetujuan perusahaan di Blok W34, Divisi KTPE 2, Desa Swarangan, Kecamatan Jorong.
Berdasarkan informasi dan dokumen yang disampaikan perusahaan, luas objek lahan yang dipersoalkan mencapai 13,55 hektare atau sekitar 135.500 meter persegi.
PT IRE menyebut memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2/Desa Swarangan dengan luas keseluruhan 730 hektare. Sertipikat tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 134/HGU/BPN RI/2009 tertanggal 11 September 2009.
Dokumen HGU diterbitkan pada 15 April 2010 dengan masa berlaku hingga 10 September 2044 sebagaimana tercantum dalam dokumen pertanahan perusahaan.
Melalui pengaduan tersebut, PT IRE meminta penyidik menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pemasangan pagar, penanaman kelapa sawit, pembiayaan kegiatan, pembagian petak lahan, hingga penguasaan fisik dan pembuatan maupun penggunaan dokumen yang menjadi dasar klaim atas lahan tersebut.
Supian menegaskan, perusahaan berharap kedua pengaduan itu ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan objektif oleh aparat penegak hukum.
"Kami berharap seluruh laporan dan pengaduan ini dapat ditangani secara serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kepastian hukum dan hak-hak perusahaan dapat terlindungi," pungkasnya.(Red)
