Ketua Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, mengunjungi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabalong, Rabu (28/10/2026). (Foto: Ist)
TANJUNG, kalimantanprime.com – Ketua Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, mengunjungi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabalong, Rabu (28/10/2026), untuk memastikan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp10 miliar bagi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan sesuai peruntukannya.
Dalam kunjungan silaturahmi tersebut, Rifqinizamy menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran dalam penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia berharap bantuan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung upaya penanggulangan karhutla di Kabupaten Tabalong.
“Pertama, kami memastikan bahwa dana APBN melalui Banpres yang telah ditransfer ke kas daerah Kabupaten Tabalong sebesar Rp10 miliar untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan itu telah diskemakan dan mulai dijalankan dengan tepat sasaran,” ujar Rifqinizamy.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tabalong, khususnya BPBD, yang dinilai sigap dalam menghadapi ancaman karhutla dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Menurutnya, partisipasi masyarakat, relawan, hingga aparat desa menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran. Keterlibatan mereka juga diperlukan agar bantuan yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pihak-pihak yang berada di lapangan.
Selain menyoroti penanganan kebakaran, Rifqinizamy mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi situasi darurat bencana. Ia meminta seluruh pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Tabalong dipastikan siap memberikan pelayanan kepada warga terdampak, termasuk dalam hal ketersediaan obat-obatan dan oksigen.
“Sektor kesehatan adalah sektor yang harus kita aktivasi dalam posisi bencana seperti ini. Saya kira seluruh puskesmas di Kabupaten Tabalong harus diaktivasi untuk memastikan ketersediaan obat-obatan dan oksigen,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabalong, Haris Fakhrozi, menjelaskan bahwa dana Banpres sebesar Rp10 miliar tersebut telah disusun peruntukannya untuk mendukung kebutuhan masyarakat, relawan, dan aparat desa yang terlibat dalam penanganan karhutla.
“Sekarang ini sudah kami susun, semua anggaran yang Rp10 miliar itu hanya untuk masyarakat, relawan, dan aparat desa dengan mekanisme persetujuan langsung,” jelas Haris.
Ia menambahkan, dukungan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pengadaan peralatan penunjang pemadaman karhutla yang nantinya diserahkan langsung kepada masyarakat. Selain itu, disiapkan pula dukungan bahan bakar minyak (BBM) guna menunjang operasional penanganan kebakaran di lapangan.
Haris menegaskan, pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh bantuan digunakan sesuai kebutuhan penanganan bencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan anggaran tersebut, lanjutnya, ditujukan sepenuhnya untuk mendukung upaya penanggulangan karhutla tanpa mengambil keuntungan dari dana bantuan.
Melalui pengawasan dan pemanfaatan anggaran yang tepat, bantuan Rp10 miliar tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan serta meningkatkan efektivitas penanganan karhutla di Kabupaten Tabalong. (Red)
