Bantuan Presiden senilai Rp10 miliar diutamakan untuk kebutuhan di lapangan guna meningkatkan kesiapsiagaan serta efektivitas penanganan karhutla di Kabupaten Tabalong. (Foto: Ist)
TANJUNG, kalimantanprime.com – Bupati Tabalong H Muhammad Noor Rifani membeberkan rencana pemanfaatan dana Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp10 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
Ia menegaskan, penggunaan dana tersebut akan disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan, dengan mengutamakan kebutuhan nyata di lapangan guna meningkatkan kesiapsiagaan serta efektivitas penanganan karhutla.
Menurut Bupati yang akrab disapa Bupati Fani itu, pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi kebutuhan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan. Proses tersebut juga melibatkan Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS) untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
Hasil inventarisasi selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan penyusunan rencana penggunaan anggaran.
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah pengadaan truk tangki air. Kendaraan tersebut diproyeksikan untuk mendukung penyaluran air ke titik-titik yang mengalami kekeringan maupun lokasi yang terjadi kebakaran lahan dan hutan.
Selain itu, pemerintah daerah merencanakan pemenuhan alat pelindung diri (APD) bagi petugas yang bertugas di lapangan. Perlengkapan yang dibutuhkan meliputi helm, pakaian pelindung, sepatu, masker, serta berbagai peralatan pendukung lainnya untuk menunjang keselamatan petugas selama menjalankan tugas.
Kebutuhan peralatan pemadaman juga menjadi prioritas, di antaranya mesin pompa air dan mesin pompa jinjing yang dapat digunakan untuk menjangkau lokasi kebakaran. Dukungan bahan bakar minyak (BBM) turut disiapkan agar operasional UPBS dapat berjalan optimal.
“Kita menyiapkan lebih dari 10 ribu liter BBM untuk memastikan operasional UPBS-UPBS tetap terjaga dan berjalan lancar,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Pemkab Tabalong juga menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan bagi masyarakat yang terdampak karhutla. Fasilitas tersebut mencakup 18 puskesmas dan satu unit Public Safety Center (PSC) yang disiapkan sebagai ruang layanan oksigen.
Kesiapan fasilitas kesehatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla, terutama mereka yang mengalami gangguan pernapasan.
Bupati Fani berharap, pemanfaatan dana Banpres tersebut dapat memperkuat kesiapan personel, melengkapi peralatan penanganan kebakaran, serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Melalui dukungan anggaran tersebut, upaya penanganan karhutla di Kabupaten Tabalong diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif, baik dalam menghadapi kebakaran maupun mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. (Red)
