KOTABARU, kalimantanprime.com – Pemadaman listrik bergilir yang masih berlangsung di Kabupaten Kotabaru menjadi pukulan berat bagi pelaku usaha kecil yang aktivitasnya sangat bergantung pada pasokan listrik. Selain menyebabkan penurunan omzet, pemadaman juga memicu kerusakan peralatan usaha yang nilainya tidak sedikit.
Salah satu pelaku usaha yang merasakan dampak tersebut adalah Rudiansyah, pemilik usaha fotokopi dan percetakan di Kotabaru. Ia mengaku omzet usahanya menurun drastis sejak pemberlakuan pemadaman bergilir.
"Kalau listrik padam, otomatis usaha berhenti total. Pelanggan terpaksa pulang atau mencari tempat lain. Belum lagi risiko kerusakan mesin. Saya perkirakan kerugian mencapai sekitar Rp100 ribu setiap jam saat listrik padam," ujarnya.
Keluhan serupa juga dirasakan banyak pelaku UMKM lainnya yang mengandalkan listrik sebagai penunjang utama kegiatan produksi maupun pelayanan kepada pelanggan.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala PLN ULP Kotabaru, Reza, menjelaskan bahwa pemadaman bergilir dilakukan bukan tanpa alasan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan agar tidak mengalami padam total (blackout).
Ia menjelaskan, sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah saat ini terhubung dengan sistem interkoneksi Kalimantan Timur dan sebagian Kalimantan Barat. Gangguan yang terjadi pada sejumlah pembangkit menyebabkan pasokan listrik turun drastis.
"Pada 22 Juli terjadi gangguan di PLTU Asam-Asam sehingga pembangkit lepas dari sistem dengan kapasitas sekitar 54 MW. Kemudian disusul gangguan di pembangkit Tanjung dan Gunung Mas sehingga total kapasitas pembangkit yang hilang mencapai sekitar 250 MW," jelas Reza saat dikonfirmasi, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan pasokan listrik jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat. Apabila sistem tetap dipaksakan beroperasi tanpa pengaturan beban, risiko blackout di seluruh sistem akan semakin besar.
"Karena itu kami melakukan manajemen beban melalui pemadaman bergilir. Kebijakan ini tidak hanya diterapkan di Kotabaru dan Tanah Bumbu, tetapi juga di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah," katanya.
Reza mengatakan, sejak awal diberlakukan, durasi pemadaman terus dievaluasi. Jika sebelumnya masyarakat harus menghadapi pemadaman hingga enam jam, kini durasinya berhasil ditekan menjadi tiga jam seiring mulai pulihnya beberapa pembangkit.
"Awalnya enam jam, kemudian menjadi empat jam, dan sekarang rata-rata tiga jam setelah pembangkit di Tanjung kembali beroperasi. Kami berharap kondisi akan terus membaik ketika pembangkit lainnya selesai diperbaiki," ujarnya.
PLN, lanjut Reza, juga mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebagai tambahan pasokan agar dampak pemadaman dapat diminimalkan.
Di sisi lain, ia mengakui kelompok yang paling terdampak adalah pelaku UMKM karena aktivitas usaha mereka sangat bergantung pada listrik.
"Kami memahami keluhan masyarakat, terutama UMKM. Karena itu jadwal pemadaman selalu kami informasikan lebih dahulu melalui berbagai saluran, termasuk WhatsApp, agar masyarakat bisa mengatur aktivitas usahanya," katanya.
PLN juga berupaya menjaga agar waktu pemadaman sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan. Jika terjadi keterlambatan penyalaan listrik, menurut Reza, hal itu umumnya disebabkan proses teknis pengoperasian jaringan yang dilakukan secara bertahap.
Terkait tuntutan kompensasi atas kerugian masyarakat, Reza menegaskan bahwa mekanisme tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tingkat Mutu Pelayanan. Evaluasi mengenai kompensasi menjadi kewenangan Unit Induk PLN di Banjarbaru, sedangkan unit pelaksana di daerah fokus menjalankan operasional dan menjaga keandalan sistem.
PLN menargetkan pembangkit di Gunung Mas dapat kembali beroperasi pada 5 Agustus 2026, disusul PLTU Asam-Asam yang dijadwalkan kembali masuk sistem pada 25 Agustus 2026.
"Jika seluruh pembangkit sudah kembali beroperasi, sistem akan memiliki cadangan daya yang memadai sehingga kondisi kelistrikan dapat kembali normal dan pemadaman bergilir tidak lagi diperlukan," tutup Reza.(San)
