Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotabaru menerima penghargaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
KOTABARU, kalimantanprime.com – Pemerintah Kabupaten Kotabaru menjadi tuan rumah Seminar Regional se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 dalam rangka percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kegiatan yang diikuti perwakilan inspektorat kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan tersebut berlangsung di Aula Bamega, Lantai II Kantor Bupati Kotabaru, Jumat (19/6/2026).
Seminar regional ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan.
Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, yang mewakili Bupati Kotabaru membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, disampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh peserta seminar dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar regional. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi kami dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” ujar Syairi.
Ia menegaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap entitas pemerintahan paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Karena itu, seluruh perangkat daerah dan badan usaha milik daerah diminta untuk serius menyelesaikan setiap rekomendasi yang diberikan.
Menurutnya, seminar regional tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi berbagai kendala administratif maupun teknis di lapangan, serta merumuskan strategi percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.
“Pola kerja harus berubah dari yang semula bersifat reaktif saat pemeriksaan menjadi lebih proaktif dalam membangun sistem pengendalian intern yang kuat di masing-masing instansi,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Kesehatan. Penandatanganan tersebut menjadi simbol keseriusan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Selain itu, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada sejumlah SKPD yang dinilai berhasil menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan baik. Penghargaan diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Seminar menghadirkan tiga narasumber berkompeten di bidang pengawasan dan akuntabilitas keuangan daerah, yakni Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan Andriyanto, Inspektur Daerah Kabupaten Barito Kuala Selamat Riyanto, serta Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Sirajudin Fahmi.
Melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif, peserta memperoleh berbagai masukan terkait strategi percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan, para Inspektur Daerah se-Kalimantan Selatan, Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti, Sekretaris Daerah Kotabaru Eka Saprudin, para kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru, serta para camat.(San)
