 |
| Ketua DPC Hiswana Migas Kalimantan Selatan, Hj. Muliana Yuniar, didampingi jajaran pengurus, memberikan keterangan pers terkait kenaikan harga elpiji subsidi 3 kilogram di tingkat pengecer. Hiswana Migas memastikan pasokan elpiji 3 kg dari Pertamina tetap normal dan mengusulkan penambahan pasokan untuk menjaga stabilitas distribusi di Kalimantan Selatan. |
Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kalimantan Selatan, Hj. Muliana Yuniar, menegaskan kenaikan harga di tingkat pengecer bukan disebabkan berkurangnya pasokan dari Pertamina. Menurutnya, alokasi elpiji 3 kg yang diterima agen maupun pangkalan tetap berjalan normal.
"Disparitas harganya sangat jauh antara elpiji nonsubsidi 5,5 kg yang berkisar Rp115.000 hingga Rp125.000 dan elpiji 12 kg seharga Rp205.000 hingga Rp210.000, dibandingkan elpiji 3 kg yang harga eceran tertinggi (HET)-nya hanya Rp18.500 di Kalimantan Selatan," ujar Muliana didampingi Wakil Ketua Hiswana Migas Kalsel HM Irfani dan Dewan Pertimbangan Hiswana Migas Kalsel Addy Chairuddin Hanafiah di kantor Hiswana Migas Kalsel, Jalan Belitung Darat, Banjarmasin, Sabtu (27/6/2026).
Ia menilai selisih harga yang cukup jauh membuat banyak masyarakat beralih menggunakan elpiji 3 kg sehingga permintaan meningkat.
Selain faktor tersebut, Muliana mengatakan kenaikan harga juga dipengaruhi adanya libur nasional yang sempat menghambat distribusi elpiji dari Pertamina selama beberapa hari.
Untuk mengantisipasi kelangkaan dan menstabilkan harga, Hiswana Migas Kalsel telah mengajukan permintaan kepada Pertamina agar menambah pasokan atau melakukan ekstra dropping elpiji 3 kg sebagai pengganti distribusi yang tertunda selama masa libur.
"Pertamina nanti akan mengatur alokasi dan jadwalnya. Kemungkinan dilakukan melalui operasi pasar di titik-titik yang terdeteksi mengalami kenaikan harga maupun kekosongan stok," katanya.
Muliana menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 130 agen elpiji di Kalimantan Selatan yang menyalurkan elpiji bersubsidi kepada masyarakat.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok elpiji 3 kg dipastikan masih tersedia. Selain itu, masyarakat yang tergolong mampu diminta tidak menggunakan elpiji bersubsidi karena diperuntukkan bagi warga kurang mampu.
Terkait dugaan praktik penyimpangan di tingkat pangkalan, Muliana menegaskan tindakan tersebut melanggar aturan dan akan dikenakan sanksi tegas.
"Kalau ada permainan di pangkalan, silakan dilaporkan ke Pertamina melalui Call Center 135. Agen atau pangkalan yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi, termasuk skorsing penghentian penyaluran," tegasnya.
Masyarakat juga dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait distribusi energi melalui Pertamina Call Center 135 yang beroperasi 24 jam.
Pada kesempatan yang sama, Hiswana Migas Kalsel turut menyoroti antrean kendaraan di sejumlah SPBU, terutama untuk pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar.
Menurut Muliana, antrean Pertalite diduga dipicu peralihan sebagian pengguna Pertamax ke Pertalite setelah terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut.
"Kami memperkirakan antrean Pertalite terjadi karena kenaikan harga Pertamax, sehingga sebagian masyarakat beralih ke Pertalite yang lebih murah. Selisih harganya sekitar Rp7.000," ujarnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Pertamina, Hiswana Migas Kalsel juga meminta adanya jaminan keamanan di SPBU agar antrean kendaraan tidak memicu keributan. Selain itu, Satgas BBM Subsidi diharapkan menindak tegas oknum yang melakukan intimidasi maupun pungutan liar terhadap pengendara yang mengantre BBM.(Red)
