Ketua DPRD Tanah Laut, Khairil Anwar, mengatakan pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban konstitusional.
Menurutnya, agenda tersebut menjadi momentum bagi legislatif dan eksekutif untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ini menjadi ruang bersama untuk melihat apakah penggunaan anggaran yang telah disepakati mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Bumi Tuntung Pandang,” ujarnya.
Khairil menegaskan fungsi pengawasan DPRD memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Sementara itu, Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama tahun anggaran 2025. Ia menilai kerja sama antara legislatif dan eksekutif menjadi salah satu faktor pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.(Red)
