 |
| Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang terjadi dalam dua hari terakhir melumpuhkan aktivitas angkutan darat dan transportasi laut di Kabupaten Kotabaru. (Foto: kalimantanprime.com) |
KOTABARU, kalimantanprime.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang terjadi dalam dua hari terakhir melumpuhkan aktivitas angkutan darat di Kabupaten Kotabaru. Puluhan truk terpaksa berhenti beroperasi karena tidak mendapatkan pasokan BBM, sementara para sopir harus mengantre berjam-jam tanpa kepastian.
Sejumlah sopir mengaku telah menunggu sejak sore hingga malam hari di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Namun, hingga kini distribusi solar belum kembali normal. Kondisi ini diperparah dengan lonjakan harga di lapangan. Jika sebelumnya solar dijual sekitar Rp6.800 per liter, kini mencapai Rp10.000 per liter di SPBU, bahkan menembus Rp15.000 per liter di tingkat eceran dengan ketersediaan terbatas.
Antrean kendaraan angkutan pun terus bertambah. Tidak semua sopir dipastikan mendapatkan jatah BBM, sehingga sebagian harus kembali mengantre pada pekan berikutnya. Para sopir berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, mengingat kondisi ini berdampak langsung pada penghasilan mereka.
Dampak kelangkaaan tidak hanya dirasakan sektor angkutan darat. Nelayan dan operator transportasi laut juga mulai terdampak serius. Keterbatasan pasokan BBM jenis Pertalite membuat aktivitas melaut dan penyeberangan antar pulau terganggu.
Di lapangan, penerapan sistem pembelian berbasis barcode serta larangan pengisian menggunakan jeriken turut mempersempit akses masyarakat terhadap BBM, khususnya di wilayah yang belum memiliki SPBU. Kondisi ini menyulitkan operator speedboat dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada distribusi BBM secara tidak langsung.
Salah satu warga sekitar, Arbain, mengungkapkan bahwa puluhan speedboat saat ini tidak beroperasi akibat kelangkaan Pertalite.
“Sudah dua hari kosong. Sekitar 20 sampai 30 unit speedboat tidak berangkat, sehingga penumpang tidak terangkut,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah mencoba berkoordinasi dengan instansi terkait, namun belum memperoleh kejelasan mengenai pasokan BBM. Menurutnya, persoalan utama bukan pada harga, melainkan ketersediaan.
Arbain juga menyoroti ketimpangan distribusi BBM yang dinilai lebih berpihak pada sektor darat. Padahal, transportasi laut di wilayah kepulauan seperti Kotabaru memiliki peran vital dalam mobilitas masyarakat.
Hal serupa disampaikan operator speedboat dari Pulau Sebuku. Ia menegaskan bahwa tanpa pasokan BBM, layanan penyeberangan tidak mungkin berjalan.
“Tidak mungkin kami membawa speedboat ke SPBU,” katanya.
Para pelaku usaha transportasi dan nelayan berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat segera menghadirkan solusi, termasuk membuka akses distribusi yang lebih fleksibel atau menghadirkan fasilitas pendukung seperti SPBU terapung.
Krisis BBM ini menjadi peringatan serius akan pentingnya distribusi energi yang merata, terutama di wilayah kepulauan. Tanpa penanganan cepat, dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga mobilitas dan kehidupan masyarakat secara luas. (San)
