KOTABARU, kalimantanprime.com – Turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPD APKASINDO) Kabupaten Kotabaru. Organisasi yang menjadi wadah petani sawit swadaya tersebut menilai penurunan harga yang terjadi di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di Kotabaru perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait.
Ketua DPD APKASINDO Kabupaten Kotabaru, Saijul Kurnain, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan harga TBS sawit swadaya di berbagai PKS di wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
“Siang kemarin, hal tersebut sudah kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kotabaru maupun Provinsi, serta DPP APKASINDO,” ujarnya, Sabtu (24/5/2026).
Berdasarkan pantauan APKASINDO pada periode Kamis hingga Sabtu, 21–23 Mei 2026, terjadi perbedaan harga pembelian TBS sawit swadaya yang cukup mencolok di sejumlah PKS.
PT Alamraya Kencana Mas (AKM) di Kecamatan Pamukan Barat tercatat menurunkan harga pembelian TBS sawit swadaya menjadi Rp1.100 per kilogram sejak Kamis. Sementara PT Borneo Sawit Persada (BSP) di Kecamatan Kelumpang Hulu disebut mengalami penurunan harga hingga Rp600 per kilogram.
Di sisi lain, beberapa PKS lainnya masih menerima TBS sawit swadaya dengan harga di atas Rp2.000 per kilogram. Grup Sinarmas misalnya, melalui PT BAMM di Kecamatan Kelumpang Hilir membeli TBS dengan harga Rp2.740 per kilogram, PT SKPM di Kecamatan Kelumpang Hulu Rp2.710 per kilogram, dan PT SMGM di Kecamatan Kelumpang Tengah Rp2.630 per kilogram.
Selain itu, PT PKS Gunung Aru di Kecamatan Pulau Laut Tengah menerima TBS sawit swadaya dengan harga Rp2.700 per kilogram. Sedangkan PKS SAPIR (Grand Eagle High) di Magalau Hilir, Kecamatan Kelumpang Barat, membeli TBS dengan harga Rp2.380 per kilogram.
Saijul menilai adanya selisih harga yang cukup jauh antar-PKS menimbulkan keresahan di kalangan petani sawit swadaya. Bahkan, pihaknya menduga ada praktik permainan dalam tata niaga sawit yang memanfaatkan kondisi saat ini.
“Saat ini, berdasarkan pantauan ulun dan rekan-rekan, terdapat dugaan kuat adanya permainan dari pihak pabrik pengolahan TBS yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. Kemungkinan para vendor maupun pemegang SPK juga turut terlibat dalam praktik tersebut,” tegasnya.
Kondisi tersebut juga dikeluhkan para petani sawit di Kecamatan Kelumpang Selatan. Seorang petani sawit, Murdoki, mengaku penurunan harga TBS sangat berdampak terhadap pendapatan petani kecil.
“Harga pupuk dan biaya angkut tetap tinggi, sedangkan harga TBS turun drastis. Petani tentu sangat terpukul dengan kondisi seperti ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Junaidi. Ia berharap pemerintah segera turun tangan untuk melakukan pengawasan terhadap tata niaga sawit agar harga TBS petani tidak semakin tertekan.
“Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah dan instansi terkait. Jangan sampai petani terus dirugikan sementara pihak lain mengambil keuntungan,” katanya.
DPD APKASINDO Kabupaten Kotabaru meminta pemerintah daerah, dinas terkait, serta aparat pengawas untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap mekanisme pembelian TBS sawit di tingkat PKS guna melindungi kepentingan petani sawit swadaya di daerah tersebut.(San)
