KOTABARU, kalimantanprime.com - Gejolak harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian serius dari kalangan petani sawit dan pemerintah. Turunnya harga TBS secara drastis di sejumlah daerah dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah petani swadaya, termasuk di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat bersama Kementerian Pertanian RI guna membahas dampak kebijakan ekspor satu pintu melalui PT DSI terhadap industri kelapa sawit nasional, khususnya bagi petani sawit swadaya.
Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Sawit, hingga Direktur Hilirisasi. Dalam rapat itu dibahas berbagai persoalan yang muncul pasca kebijakan penataan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) yang disampaikan Presiden RI.
Menurut Gulat, kebijakan tersebut sejatinya bertujuan memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia agar lebih transparan, tertib, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara maupun masyarakat. Namun di lapangan, muncul efek psikologis berupa kekhawatiran dan ketidakpastian yang memicu terganggunya aktivitas perdagangan sawit.
“Bottleneck dari kejadian ini adalah adanya efek psikologis berupa kekhawatiran dan ketidakpastian terhadap kebijakan baru ekspor satu pintu oleh PT DSI sebagai pengelola dan pengawas kegiatan ekspor sumber daya alam, termasuk kelapa sawit,” ujar Gulat.
Dampak kondisi tersebut mulai dirasakan petani sawit di berbagai daerah. Harga TBS petani swadaya dilaporkan mengalami penurunan tajam, bahkan di sejumlah wilayah terdapat pabrik kelapa sawit (PKS) yang sementara menghentikan penerimaan TBS dari petani rakyat.
Di Kabupaten Kotabaru, harga TBS sawit swadaya di sejumlah PKS terpantau berada jauh di bawah harga penetapan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan pantauan DPD APKASINDO Kotabaru pada Minggu, 24 Mei 2026, beberapa perusahaan membeli TBS sawit rakyat di kisaran Rp1.100 hingga Rp2.700 per kilogram.
Harga terendah tercatat di PT Alamraya Kencana Mas (AKM), Kecamatan Pamukan Barat, yang membeli TBS sawit swadaya di angka Rp1.100/kg. Sementara beberapa PKS lainnya seperti PT Borneo Sawit Persada (BSP), BAMM, SKPM, hingga PKS SAFIR berada di kisaran Rp2.380 hingga Rp2.630/kg.
Padahal, berdasarkan penetapan harga resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Periode II Mei 2026, harga TBS sawit umur tanaman 10–20 tahun mencapai Rp3.781,58/kg dengan harga CPO sebesar Rp15.013,24/kg, harga inti sawit Rp14.584,31/kg, dan nilai Indeks K sebesar 94,53 persen.
Ketua DPD APKASINDO Kotabaru, Saijul Kurnain, menilai kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar tidak semakin merugikan petani sawit rakyat.
Menyikapi persoalan itu, APKASINDO Kotabaru bersama Tani Merdeka Indonesia berencana melayangkan surat kepada DPRD Kotabaru guna meminta dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dan pihak perusahaan.
“Kami meminta pemerintah daerah melalui DPRD untuk duduk bersama mengatasi permasalahan anjloknya harga TBS di Kabupaten Kotabaru. Kami akan melayangkan surat ke DPRD Kotabaru agar segera dilakukan Rapat Dengar Pendapat sehingga harga TBS bisa kembali stabil,” ujar Saijul.
Sementara itu, pemerintah memastikan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT DSI akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tidak mengambil keuntungan dari transaksi ekspor pelaku usaha.
Pemerintah juga menetapkan masa transisi pelaksanaan kebijakan tersebut mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pada masa transisi itu, aktivitas ekspor komoditas tetap berjalan normal sambil dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebelum implementasi penuh pada 1 Januari 2027.
APKASINDO berharap penjelasan resmi pemerintah tersebut dapat meredam kepanikan pasar dan mendorong penyesuaian harga pembelian TBS sawit rakyat sesuai harga acuan CPO di masing-masing wilayah.(San)
