 |
| Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin saat panen raya di Barito Kuala beberapa waktu lalu. |
BANJARMASIN,kalimantanprime.com– Ketahanan pangan di Kalimantan Selatan (Kalsel) kini tidak lagi sekadar diukur dari besarnya produksi, tetapi juga dari kemampuan menjaga stabilitas harga dan akses masyarakat terhadap bahan pokok di tengah tekanan ekonomi.
Di tengah tren inflasi nasional, kondisi di Kalsel relatif lebih terkendali. Sepanjang triwulan I 2026, inflasi tetap berada dalam koridor aman. Data menunjukkan inflasi bulanan tercatat sebesar 0,2 persen pada Januari, meningkat menjadi 0,86 persen pada Februari, lalu kembali melandai ke angka 0,5 persen pada Maret.
Pola ini menggambarkan adanya gejolak harga, namun masih mampu dikendalikan sehingga tidak berujung pada lonjakan signifikan di tingkat konsumen. Intervensi pemerintah melalui Gerakan Pasar Murah serta penguatan distribusi logistik antarwilayah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas tersebut.
Bagi masyarakat, kondisi ini berdampak langsung terhadap daya beli. Kenaikan harga kebutuhan pokok memang terjadi, terutama saat hari besar keagamaan, namun bersifat sementara dan tidak berlangsung ekstrem.
Di sisi lain, indikator kesejahteraan petani justru menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) terus meningkat selama triwulan I 2026, dari 121,1 pada Januari menjadi 124,74 di Februari, hingga mencapai 126,53 pada Maret.
Kenaikan ini menjadi sinyal bahwa petani tetap memperoleh keuntungan di tengah dinamika harga, sehingga ketahanan pangan tidak mengorbankan produsen.
Kombinasi inflasi yang terkendali dan NTP yang meningkat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen. Kondisi ini diperkuat dengan capaian Kalsel yang menempati peringkat pertama nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan 2025 dengan skor 81,98.
Didukung surplus beras mencapai 1,2 juta ton, Kalsel semakin mengukuhkan diri sebagai lumbung pangan utama di regional Kalimantan. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan dalam menjaga tiga aspek utama, yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas distribusi pangan.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan dan keberlanjutan produksi.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mencakup keterjangkauan dan keberlanjutan produksi bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok.
“Kita ingin petani sejahtera, tetapi masyarakat juga tetap bisa membeli dengan harga wajar. Di situlah pemerintah hadir sebagai penyeimbang,” katanya.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih membayangi. Fluktuasi harga komoditas tertentu masih terjadi secara periodik, menandakan sistem distribusi dan pasokan perlu terus diperkuat.
Selain itu, tekanan global seperti gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, serta perubahan iklim turut meningkatkan risiko gejolak harga di daerah. Kondisi ini menjadi ujian bagi ketahanan pangan Kalsel agar tetap adaptif menghadapi tekanan eksternal.
Hilirisasi Pangan Mulai Beri Nilai Tambah
Di tingkat masyarakat, hilirisasi pangan mulai menunjukkan dampak nyata. Hasil pertanian tidak lagi sepenuhnya dijual dalam bentuk mentah, melainkan mulai diolah menjadi produk bernilai tambah.
Pada komoditas padi, pengembangan beras khusus mendorong peningkatan kualitas dan harga jual. Petani memiliki peluang memperoleh margin lebih baik, sementara masyarakat mendapatkan pilihan beras yang lebih beragam.
Hilirisasi juga menyentuh komoditas non-utama. Di Kabupaten Tanah Bumbu, singkong yang sebelumnya bernilai rendah kini diolah menjadi beras analog oleh kelompok tani. Produk ini tidak hanya menjadi alternatif konsumsi, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru.
Diversifikasi komoditas hortikultura turut memperkuat ketahanan pangan. Produksi cabai besar tercatat lebih dari 11 ribu ton dan cabai rawit sekitar 14 ribu ton, membantu menjaga stabilitas harga komoditas yang kerap bergejolak.
Selain itu, pengembangan bawang merah, jahe, jeruk, durian, dan pisang membuka peluang ekonomi baru bagi petani di berbagai daerah.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menegaskan bahwa hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian.
Meski demikian, ia mengakui manfaat hilirisasi belum sepenuhnya merata karena skala produksi olahan masih terbatas dan pasar belum terbentuk secara optimal.
Lumbung Pangan Jadi Penyangga Stabilitas
Peran lumbung pangan masyarakat kembali menguat sebagai penyangga di tingkat akar rumput. Fungsinya kini berkembang, tidak hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga instrumen strategis menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.
Sepanjang 2025, Pemprov Kalsel merehabilitasi lima unit lumbung pangan di sejumlah daerah sentra produksi, seperti Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, dan Tanah Laut.
Dari sisi produksi, sektor pertanian menunjukkan kinerja positif. Produksi padi mencapai sekitar 1,18 juta ton pada 2025 dengan surplus beras 1,2 juta ton. Bahkan pada 2026, produksi diperkirakan meningkat hingga 1,3 juta ton meski dihadapkan pada kemarau panjang.
Sebanyak 175 unit lumbung pangan yang tersebar di 13 kabupaten/kota kini difokuskan pada penguatan manajemen stok dan sistem pemantauan.
“Lumbung pangan bukan sekadar tempat penyimpanan, tetapi cadangan strategis untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga,” kata Syamsir.
Porang Jadi Peluang Baru Ekonomi Desa
Di tengah penguatan sektor pangan, budidaya porang mulai menjadi harapan baru bagi petani. Melalui program Porang Reborn, komoditas ini dikembangkan sebagai sumber penghasilan alternatif.
Pada 2026, pengembangan porang dilakukan di lahan seluas 127 hektare di sejumlah daerah. Kehadiran pabrik pengolahan di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, memberikan kepastian pasar bagi petani.
Harga jual porang berkisar Rp10 ribu hingga Rp11 ribu per kilogram, menjadikannya komoditas yang menjanjikan.
“Porang bukan lagi sekadar komoditas baru, tetapi peluang ekonomi bagi masyarakat desa,” ujar Syamsir.
Digitalisasi Perkuat Sistem Pangan
Ke depan, penguatan ketahanan pangan di Kalsel juga didukung digitalisasi melalui portal Satu Data Pangan. Sistem ini mengintegrasikan data produksi, harga, distribusi, hingga stok dalam satu platform.
Pendekatan ini memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih cepat, akurat, serta transparan.
Pada akhirnya, ketahanan pangan tidak hanya diukur dari angka produksi, tetapi dari dampaknya terhadap masyarakat—mulai dari stabilitas harga, kemudahan akses, hingga peningkatan kesejahteraan petani.
“Ketahanan pangan harus menjadi sistem yang hidup, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” tutup Syamsir.
