 |
| Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo (tengah), menyampaikan paparan kinerja sektor jasa keuangan Kalimantan Selatan dalam kegiatan Media Update bersama wartawan di Banjarmasin, Jumat (13/3/2026). |
BANJARMASIN, kalimantanprime.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan kondisi sektor jasa keuangan di daerah ini pada awal 2026 tetap stabil dengan tingkat risiko yang terjaga. Stabilitas tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi daerah, kinerja perbankan yang positif, serta perkembangan pasar modal dan industri keuangan nonbank.
Kepala OJK Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, menyampaikan secara makro perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,46 persen secara tahunan (year on year). Angka tersebut meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di level 5,19 persen.
“Secara kumulatif, ekonomi Kalsel tumbuh 5,22 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen. Sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan porsi 23,20 persen, disusul sektor pertanian 12,68 persen dan industri pengolahan 11,37 persen,” ungkap Agus Maiyo saat Media Update bersama Forum Wartawan Ekonomi di Banjarmasin, Jumat (13/3/2026).
Dari sisi perbankan, lanjutnya, kinerja intermediasi menunjukkan tren positif. Pada Januari 2026, penyaluran kredit tercatat mencapai Rp82,29 triliun atau tumbuh 6,71 persen secara tahunan. Kualitas kredit juga dinilai tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) sebesar 2,63 persen.
Ia menjelaskan, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 28,16 persen, diikuti kredit konsumsi yang tumbuh 6,78 persen. Sementara itu, kredit modal kerja mengalami kontraksi sebesar 8,23 persen. Penyaluran kredit investasi terbesar berada di Kota Banjarmasin.
Selain itu, aset perbankan di Kalimantan Selatan tercatat tumbuh 6,05 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat 5,68 persen, dengan pangsa terbesar berada di Kota Banjarmasin yang mencapai sekitar Rp61,2 triliun atau 62,42 persen dari total dana yang dihimpun.
“Pada sektor perbankan syariah, aset tercatat mengalami penurunan menjadi Rp10,49 triliun, namun pembiayaan masih tumbuh 10,33 persen menjadi Rp9,36 triliun. Likuiditas tetap terjaga dengan rasio 100,54 persen dan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) sebesar 2,03 persen,” ujarnya.
Agus juga memaparkan bahwa sektor pasar modal di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir 2025, nilai transaksi saham mencapai Rp3,62 triliun dengan jumlah investor saham yang terus meningkat hingga 497.131 Single Investor Identification (SID).
Selain itu, instrumen reksa dana juga mengalami penguatan dengan nilai penjualan mencapai Rp0,715 triliun dan jumlah investor sebanyak 995.860 SID.
Di sektor Industri Keuangan Nonbank (IKNB), perusahaan pembiayaan menyalurkan piutang sebesar Rp11,89 triliun dengan tingkat risiko yang tetap terkendali. Pembiayaan pinjaman daring (pindar) juga tumbuh signifikan hingga mencapai Rp1,026 triliun. Sementara industri pergadaian mencatat pertumbuhan sebesar 61,59 persen secara tahunan.
Menurut Agus, OJK Kalsel juga terus mendorong literasi dan perlindungan konsumen di sektor keuangan. Pada periode Januari hingga Februari 2026, OJK telah melaksanakan 11 kegiatan literasi keuangan yang diikuti lebih dari 1.000 peserta.
Selain itu, terdapat 3.489 permintaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan 177 pengaduan konsumen. Mayoritas pengaduan berkaitan dengan layanan fintech peer-to-peer lending, perbankan, dan perusahaan pembiayaan.
“Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK Kalsel juga terus mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui sejumlah program strategis seperti Kredit Melawan Rentenir, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan ekosistem keuangan inklusif desa, bank sampah, serta program business matching,” imbuhnya.
OJK menegaskan akan terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus memperkuat literasi dan inklusi keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.(Zea)
