Flyer RLPPD 2025 Pemprov Kalsel. (Foto: MC Kalsel)
BANJARBARU, kalimantanprime.com - Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Rospana Sofian menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.
Rospana menjelaskan penyusunan RLPPD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.
Ia mengatakan RLPPD menjadi informasi publik yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
“RLPPD ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait capaian pembangunan daerah,” ujarnya di Banjarbaru.
Ia menyampaikan capaian kinerja makro Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 menunjukkan tren yang semakin baik. Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 76,10 dari tahun sebelumnya 75,19.
Selain itu, persentase penduduk miskin pada 2025 berhasil ditekan menjadi 3,84 dibandingkan 4,11 pada 2024. Tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 4,16 dari sebelumnya 4,20.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada 2025 meningkat menjadi 5,22 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,06.
Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada 2025 meningkat menjadi 70,58 dibandingkan 67,12 pada 2024. Ketimpangan pendapatan atau gini ratio juga menurun menjadi 0,287 dari 0,302 pada 2024 yang menunjukkan semakin meratanya distribusi pendapatan masyarakat.
Rospana menambahkan capaian kinerja urusan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial secara umum menunjukkan hasil optimal dengan sebagian besar indikator mencapai target hingga 100 persen.
Pada sektor pendidikan, capaian layanan Standar Pelayanan Minimal mencapai 99,77 persen dengan serapan anggaran lebih dari 97 persen.
Di sektor kesehatan, capaian Standar Pelayanan Minimal pelayanan kepada masyarakat terdampak krisis dan kejadian luar biasa mencapai 100 persen dengan tingkat serapan anggaran sebesar 84,07 persen.
Sementara pada sektor pekerjaan umum, capaian layanan Standar Pelayanan Minimal mencapai 100 persen dengan serapan anggaran sebesar 93,44 persen.
Pada sektor perumahan rakyat, capaian layanan Standar Pelayanan Minimal juga mencapai 100 persen dengan serapan anggaran sebesar 96,09 persen.
Di sektor ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, capaian Standar Pelayanan Minimal mencapai 100 persen dengan serapan anggaran sebesar 95,89 persen.
Sedangkan pada sektor sosial, capaian Standar Pelayanan Minimal mencapai 100 persen dengan serapan anggaran sebesar 91,99 persen.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai lebih dari Rp11,18 triliun atau 106,27 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp11,09 triliun atau 82,76 persen.
Rospana menegaskan ke depan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan berbasis data guna mendorong peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang berkelanjutan.
RLPPD Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan kinerja pemerintah daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan. (MC Kalsel/Ril)
