Upaya awal Pemkab pada 2026 ini yakni, menghadirkan unsur terkait dalam menyusun langkah konkrit menekan kenaikan harga yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat di Auditorium Setda HST, Senin (9/2/2026).
"Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan strategi. Mengingat kondisi ekonomi daerah yang membutuhkan perhatian khusus terhadap kelompok rentan," kata Bupati HST, Samsul Riza lewat Wakilnya (Wabup), Gusti Rosyadi Elmi saat Rapat Koordinasi TPID saat itu.
Dia menyebut pengendalian inflasi perlu kesamaan persepsi dan peran bersama antara pemerintah pusat serta daerah. Terutama terhadap produk lokal yang menjadi penyumbang utama kenaikan harga.
Ambil contoh, beras, cabai dan ikan hasil lokal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pergerakan indeks harga konsumen.
Wabup pun merincikan, struktur ekonomi Barabai dan wilayah HST menghadapi tantangan dengan 5% penduduk masuk dalam kategori miskin.
Angka itu, kata dia menjadi lebih mengkhawatirkan ketika ditambah 38% masyarakat yang tergolong rentan miskin. Kelompok yang bisa jatuh ke dalam garis kemiskinan akibat faktor tak terduga seperti sakit atau kehilangan sumber penghasilan.
Ada 118.000 jiwa berada di desil 1 hingga 5 yang berhak menerima bantuan pemerintah. Sementara itu, desil 6 ke atas menjadi bagian dari kelompok yang memiliki kemampuan daya beli lebih baik.
"Namun tetap perlu dukungan untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan," kata Wabup Rosyadi.
Tujuan utama pengendalian inflasi adalah menjaga daya beli masyarakat. Sehingga kelompok rentan tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Upaya itu, kata Wabup Rosyadi membutuhkan pendekatan yang tepat sasaran. Tidak hanya langkah yang tidak sesuai dengan penyebab utama kenaikan harga.
Wabup pun meminta agar data yang akurat mengenai item yang terus-menerus menjadi penyumbang inflasi harus segera disiapkan. Sehingga upaya penekanan bisa dilakukan pada sektor yang tepat seperti pertanian dan perikanan.
Adapun harapan Wabup Rosyadi dalam menekan atau mengendalikan inflasi yakni, melakukan operasi pasar dan subsidi terhadap barang yang menjadi penyumbang utama inflasi.
"Karena langkah ini lebih efektif dibandingkan pasar murah yang hanya bersifat sementara. Pentingnya tindak lanjut terhadap hasil rapat juga menjadi poin krusial agar koordinasi tidak hanya sebatas bentuk formalitas," tegas Wabup.
Ia pun berharap dari pertemuan pertama Rapat TPID agar tercapai stabilitas inflasi pada bulan depan. Pun demikian terus melakukan pemantauan dan evaluasi konsisten.
"Tanpa tindakan nyata dan pengawasan berkelanjutan, rapat koordinasi inihanya akan menjadi acara yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat HST," tutup Wabup Rosyadi. (mlz)
