Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) mengevaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sekaligus menyoroti arah perencanaan pembangunan ke depan.
TANAH LAUT, kalimantanprime.com - Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) mengevaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sekaligus menyoroti arah perencanaan pembangunan ke depan.
Evaluasi dilakukan dalam rapat kerja yang membahas capaian 2025, Rencana Kerja (Renja) 2026, hingga tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Sepanjang 2025, kinerja Bapperida dinilai tinggi. Realisasi fisik program mencapai 99,12 persen, sedangkan realisasi keuangan sebesar 84,27 persen.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Tala, Dadang Imanudin, menilai capaian tersebut menunjukkan konsistensi pelaksanaan program. Namun, ia mengingatkan agar penyerapan anggaran terus dioptimalkan.
“Secara umum kinerjanya cukup baik, namun realisasi keuangan tetap perlu ditingkatkan,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).
Untuk 2026, Renja Bapperida disusun dengan menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran. Total Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan sebesar Rp12,73 miliar.
Komisi III juga memastikan penyusunan RKPD 2027 berjalan sesuai jadwal. Arah perencanaan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia dan pengembangan sektor unggulan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, Komisi III menekankan pentingnya sinkronisasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar selaras dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan kemampuan fiskal daerah.
“Perencanaan harus tepat sasaran dan realistis. Sinkronisasi pokir DPRD dan musrenbang menjadi kunci agar program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Dadang.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga mendorong penguatan kajian mitigasi bencana serta menempatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai prioritas dalam perencanaan strategis daerah.
“Mitigasi bencana dan infrastruktur dasar menyangkut keselamatan serta kebutuhan dasar masyarakat, sehingga harus menjadi perhatian serius,” pungkasnya. (Rilis)
