Komisi III DPRD Kalsel melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Selasa (10/2/2026) di Jakarta. (Foto: Humas DPRD Kalsel)
JAKARTA, kalimantanprime.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi pembangunan dan infrastruktur berharap program pembangunan jalan nasional tahun 2026 yang direncanakan pemerintah pusat dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Harapan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., usai melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Selasa (10/2/2026) di Jakarta.
“Tujuan kami ke sini untuk mengetahui dan mendengar langsung paparan dari pihak kementerian tentang apa-apa saja program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kalsel pada 2026 ini,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III juga secara khusus menyoroti persoalan longsornya ruas jalan nasional di Km 171 Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang hingga kini belum tertangani secara tuntas. DPRD Kalsel mendorong pemerintah pusat agar segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut.
“Dari paparan yang kami simak tadi, mereka menerangkan bahwa persoalan Km 171 Satui ini terjadi tumpang tindih antara Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR. Sampai sejauh ini kami belum mendapat informasi arahnya akan kemana, tetapi kami mendorong persoalan itu bisa segera diselesaikan,” tambahnya.
Menurut Mustaqimah, kepastian penanganan sangat penting mengingat ruas tersebut merupakan jalur strategis yang menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah selatan Kalsel.
Sementara itu, Kasubdir Jalan Daerah Ditjen Bina Marga, Ahnes Intan, yang menyambut kedatangan Komisi III DPRD Kalsel menyampaikan apresiasi atas inisiatif koordinasi tersebut. Ia menilai pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ahnes mengaku pihaknya memperoleh banyak masukan, tidak hanya terkait penanganan jalan nasional, tetapi juga persoalan banjir yang berdampak terhadap infrastruktur jalan di Kalimantan Selatan.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat mempercepat sinkronisasi program pembangunan infrastruktur tahun 2026, sehingga kebutuhan masyarakat Kalsel terhadap akses jalan yang aman dan layak dapat segera terpenuhi. (Adv)
