JAKARTA, kalimantanprime.com — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan karena terbukti melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan. FWK menegaskan, kebijakan tersebut harus diiringi dengan penegakan hukum yang tegas agar tidak berhenti sebatas “lip service”.
Apresiasi itu disampaikan dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Kebangsaan di Jakarta, Rabu (21/1/2026), yang membahas isu kerusakan lingkungan dan lemahnya penegakan hukum di sektor kehutanan.
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan pelanggar, sekaligus mewajibkan korporasi untuk memulihkan kawasan hutan yang telah rusak, khususnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kegiatan illegal logging dan illegal mining harus dihentikan. Penderitaan rakyat akibat perambahan hutan tidak boleh terus berulang. Bencana ekologis di Sumatera yang terjadi belum lama ini harus menjadi pelajaran sangat berharga bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Raja Pane.
Para peserta diskusi sepakat bahwa penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci utama agar pencabutan izin tidak sekadar menjadi kebijakan simbolik. Banyaknya kayu gelondongan yang hanyut saat bencana ekologis di Sumatera dinilai sebagai bukti nyata lemahnya pengawasan dan penindakan hukum di kawasan hulu sungai.
FWK juga mendesak agar seluruh pihak yang terlibat dalam perusakan hutan diusut tuntas dan dimintai pertanggungjawaban, termasuk kewajiban memulihkan hak masyarakat dan lingkungan yang terdampak.
“Kawasan hutan yang rusak harus segera dipulihkan. Itu tanggung jawab perusahaan yang melanggar aturan, bukan negara. Kami juga berpendapat, kawasan hutan yang izinnya telah dibekukan tidak boleh dialihkan ke BUMN maupun swasta lainnya,” tegas Raja Pane.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pencabutan izin 28 perusahaan yang melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan dengan total luas area mencapai sekitar 1.010.592 hektare.
FWK menyatakan dukungan terhadap program pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.
Diskusi FWK tersebut dihadiri sejumlah wartawan senior dan tokoh pers, di antaranya M. Nasir, Budi Nugraha, Muhammad Iqbal Irsyad, Herry Sinamarata, Berman Nainggolan, Krista Riyanto, serta Sarwani dari Departemen Ekonomi dan Keuangan PWI Pusat.(Rilis)
