Rapat kerja tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru, Senin (12/1/2026), dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi.
KOTABARU, kalimantanprime.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru kembali menegaskan komitmennya dalam merespons berbagai keluhan masyarakat, khususnya terkait persoalan transportasi dan layanan publik. Melalui rapat kerja bersama mitra terkait, DPRD membahas sejumlah isu krusial yang selama ini dirasakan langsung oleh warga, mulai dari mahalnya harga tiket pesawat, pelayanan transportasi laut, hingga kualitas layanan internet.
Rapat kerja tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru, Senin (12/1/2026), dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi.
Dalam rapat tersebut, Abu Suwandi menegaskan bahwa DPRD tidak ingin aspirasi masyarakat hanya berhenti sebagai catatan tanpa tindak lanjut. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan setiap keluhan warga dibahas secara terbuka dan dicarikan solusi nyata.
“Kami memanggil pihak-pihak terkait agar persoalan transportasi udara, transportasi laut, dan layanan internet bisa dibahas secara terbuka, sekaligus dicarikan solusi yang realistis dan berpihak kepada masyarakat,” tegas Abu Suwandi.
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah tingginya harga tiket pesawat menuju dan dari Kabupaten Kotabaru. Kondisi tersebut dinilai membatasi mobilitas masyarakat serta berdampak pada aktivitas ekonomi daerah.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, Khairian Anshari, menyebut harga tiket menjadi faktor utama rendahnya minat masyarakat menggunakan transportasi udara. Ia mengungkapkan, apabila harga tiket pesawat dapat ditekan hingga di bawah Rp1 juta, maka sekitar 60 hingga 65 persen masyarakat Kotabaru berpotensi menggunakan jasa penerbangan.
“Ini tentu akan berdampak besar terhadap kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Khairian. Ia berharap DPRD dapat mendorong terjalinnya komunikasi yang lebih intensif dengan pihak maskapai penerbangan agar kebijakan harga yang lebih terjangkau bisa diwujudkan.
Menanggapi hal tersebut, Manajer Lion Group, Muhammad Fitryan, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kotabaru. Meski demikian, ia menekankan bahwa penetapan harga tiket tetap harus mempertimbangkan aspek operasional serta regulasi yang berlaku.
“Kami terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik agar layanan penerbangan ke Kotabaru tetap berjalan optimal dan dapat diakses oleh masyarakat luas,” ujarnya.
DPRD Kotabaru berharap melalui forum rapat kerja ini, seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih terjangkau, aman, dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kotabaru.(San)
