BANJARMASIN, kalimantanprime.com – Pembahasan penanganan banjir jangka panjang di Kalimantan Selatan kembali menyoroti pentingnya percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa. Proyek strategis ini dinilai menjadi salah satu instrumen utama pengendalian banjir di wilayah Banua.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III menyatakan kesiapan untuk menggenjot pelaksanaan pembangunan bendungan tersebut. Namun demikian, percepatan proyek sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam penyelesaian pembebasan lahan di kawasan sekitar lokasi bendungan.
Kepala BWS Kalimantan III Banjarmasin, Dedy Supriyadi ST MT, menegaskan bahwa pembangunan Bendungan Riam Kiwa memerlukan kerja sama lintas sektor agar dapat berjalan optimal. Menurutnya, persoalan lahan menjadi faktor krusial yang menentukan kecepatan realisasi proyek pengendali banjir tersebut.
“Di sela rapat tadi saya sudah sampaikan juga kepada Kepala Dinas PU Provinsi bahwa kami butuh pembebasan lahan di sekitar Riam Kiwa. Jadi kami butuh percepatan,” ungkap Dedy usai rapat pembahasan solusi banjir bersama DPRD Kalsel, Kamis (22/1/2026) siang.
Ia menjelaskan, Bendungan Riam Kiwa dirancang memiliki kapasitas tampung hingga 90 juta meter kubik air. Dengan daya tampung tersebut, bendungan dinilai sangat strategis untuk menahan lonjakan debit air saat curah hujan tinggi, sekaligus meminimalkan risiko banjir di kawasan hilir.
Sistem kerja bendungan akan mengandalkan pengaturan sirkulasi air. Pada kondisi tertentu, air akan dilepas secara bertahap agar tidak menimbulkan peningkatan debit secara mendadak. Sebaliknya, saat prakiraan hujan lebat terdeteksi, bendungan akan dikondisikan kosong untuk menambah ruang tampung.
“Kalau akan hujan lebat, bendungan dikosongkan dan ditampung. Sebaliknya saat air penuh dan cuaca memungkinkan, air akan dilepas perlahan. Jadi ketika terjadi hujan lebat Insya Allah tidak terjadi seperti di Sungai Tabuk kemarin,” ujarnya.
Terkait progres pembangunan, Dedy menyebut pihaknya terus menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Komisi III DPRD Kalsel, Dinas PUPR Provinsi, hingga stakeholder terkait lainnya. Upaya ini dilakukan agar dukungan kebijakan dan teknis dapat disinergikan hingga ke tingkat pengambil keputusan tertinggi di daerah.
Sambil menunggu percepatan pembangunan bendungan, BWS Kalimantan III juga melakukan langkah-langkah penanganan jangka pendek. Salah satunya melalui normalisasi sungai dengan pengerukan sedimen di sejumlah titik yang dinilai aman.
Pengerukan dilakukan secara selektif, terutama pada sungai berukuran sedang dan jauh dari permukiman warga, guna menghindari potensi longsor akibat pengambilan lumpur di bantaran sungai.
“Kalau ada pemukiman, saat diambil lumpurnya dikhawatirkan akan terjadi longsor. Jadi kami sudah normalisasi sungai di beberapa titik yang aman,” imbuh Dedy.
Beberapa lokasi yang telah dilakukan normalisasi antara lain Sungai Pamurus, kawasan depan Kodim di Kota Banjarmasin, serta wilayah Sungai Tabuk di Kabupaten Banjar. Selain itu, BWS juga melakukan pembersihan sampah berat yang berpotensi menghambat aliran air, terutama menjelang kondisi air meluap ke kawasan permukiman.
Untuk mendukung langkah antisipasi, BWS Kalimantan III juga mengandalkan sejumlah titik kontrol pemantauan debit air. Dari data tersebut, arah genangan dan potensi banjir dapat dipetakan lebih dini sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat.
“Kami punya titik-titik kontrol. Begitu air naik atau rendah, kami sudah bisa memprediksi kemana arah genangan air,” tutupnya.
Dengan dukungan penuh terhadap percepatan Bendungan Riam Kiwa serta penyelesaian pembebasan lahan, Kalimantan Selatan diharapkan memiliki sistem mitigasi banjir yang lebih terencana dan berkelanjutan, guna melindungi masyarakat dari ancaman banjir yang berulang setiap musim hujan. (Tim)
