Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan audiensi dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026) sore.
JAKARTA, kalimantanprime.com – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan audiensi dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026) sore.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan reflektif. Dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas makna profesi wartawan sebagai panggilan nurani, sekaligus peran strategis pers dalam kehidupan kebangsaan dan demokrasi.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Muzani mengenang kembali perjalanan awalnya sebagai wartawan. Ia bercerita bahwa pada tahun 1991 dirinya mengikuti ujian wartawan muda PWI DKI Jakarta, dengan satu pertanyaan yang hingga kini masih membekas dalam ingatannya.
“Salah satu pertanyaannya adalah, jika dalam meliput kita menemukan kecelakaan di tengah jalan, mana yang didahulukan, membantu korban atau menulis berita?” ujar Muzani.
Ia mengaku memilih membantu korban terlebih dahulu sebelum menulis berita. Bagi Muzani, nilai kemanusiaan harus selalu ditempatkan di atas kepentingan apa pun. Dari proses tersebut, ia dinyatakan lulus sebagai wartawan muda PWI.
“Menjadi wartawan itu bukan sekadar profesi, tapi panggilan hati. Artinya memilih untuk mengatakan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah,” tegas Ahmad Muzani, yang pernah berprofesi sebagai wartawan Majalah Amanah dan penyiar radio Ramako.
Menurutnya, esensi jurnalisme adalah memperjuangkan kebenaran serta kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Nilai tersebut, kata dia, harus tetap hidup meskipun seseorang telah berpindah peran.
“Saya tidak pernah merasa terpisah dari wartawan. Hati saya sampai sekarang masih wartawan,” ungkapnya.
Ahmad Muzani juga mengingatkan kembali nilai-nilai dasar PWI yang dirumuskan sejak Kongres PWI tahun 1946 di Solo, yang menempatkan pers sebagai alat perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Di PWI, wartawan itu disebut pejuang, sebab memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi,” tuturnya.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyambut baik refleksi yang disampaikan Ketua MPR RI tersebut. Menurutnya, kisah tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh insan pers tentang esensi sejati profesi wartawan.
“Apa yang disampaikan Ketua MPR menunjukkan bahwa jurnalisme sejati selalu bertumpu pada kebenaran dan kemanusiaan. Nilai-nilai inilah yang terus kita jaga di PWI,” ujar Akhmad Munir, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas LKBN Antara.
Munir menambahkan, PWI hingga kini tetap memelihara dan merawat nilai-nilai luhur para pendiri, sebagai rumah besar wartawan Indonesia yang menjaga semangat perjuangan dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menyampaikan bahwa audiensi tersebut juga menjadi bagian dari komunikasi PWI dengan pimpinan lembaga negara menjelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten.
“Kami secara resmi mengundang Ketua MPR RI untuk dapat hadir pada peringatan Hari Pers Nasional. Kehadiran beliau tentu menjadi kehormatan sekaligus penguat semangat insan pers dalam menjalankan peran kebangsaan,” kata Zulmansyah, yang juga menjabat Ketua Panitia HPN 2026.
Ia menambahkan, HPN merupakan momentum refleksi bersama antara pers dan negara dalam menjaga demokrasi, persatuan, serta kepentingan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Muzani juga menyinggung perubahan lanskap jurnalistik di era digital, di mana peran pewarta turut dijalankan oleh netizen dan konten kreator.
“Dari pemberitaan mereka kita mengetahui bahwa ada bantuan yang belum sampai dan penanganan yang belum optimal,” ujarnya.
Audiensi ini turut dihadiri jajaran Pengurus PWI Pusat, antara lain Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto; Ketua Bidang Kemitraan dan Kerja Sama Ariawan beserta wakilnya Kadirah; Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Irfan Junaidi; Wakil Sekretaris Jenderal Haryo Ristamadji; Ketua Departemen Hankam TNI-Polri Johnny Hardjojo beserta wakilnya Musrifah dan Badar Subur; Ketua Departemen Parlemen Ade Candra; Ketua Departemen Seni, Musik, Film, dan Budaya Ramon Damora; Ketua Departemen Kajian dan Litbang Akhmad Sefudin; serta Wakil Humas Akhmad Dani.(Rilis)
