Komisi III DPRD Balangan. (Foto: Ist)
PARINGIN, kalimantanprime.com – Komisi III DPRD Kabupaten Balangan terus memperkuat perannya sebagai komisi strategis yang menjadi ujung tombak pengawasan pembangunan daerah, khususnya pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan pemanfaatan sumber daya. Hal ini ditegaskan pada Rabu (3/12/2025).
Diketuai oleh Hafiz Ansyari bersama enam anggota lainnya, Komisi III menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komisi III membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mencakup pemantauan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan, hingga kesesuaian tata ruang wilayah. Pengawasan dilakukan agar seluruh pembangunan mengikuti aturan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, komisi ini juga mengawal penyediaan hunian layak, penataan kawasan padat penduduk, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
Di bidang Perhubungan, Komisi III memastikan kelancaran layanan transportasi, keselamatan jalan, serta ketersediaan sarana dan prasarana angkutan umum yang memadai.
Sejalan dengan perkembangan teknologi, Komisi III turut menangani urusan Komunikasi dan Informatika serta Persandian, seperti layanan informasi publik, digitalisasi pemerintahan, hingga keamanan data daerah. Pengawasan difokuskan untuk menjamin akses informasi yang cepat, akurat, dan aman bagi masyarakat.
Dalam aspek sosial, komisi ini membidangi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, guna memastikan program pemberdayaan berjalan efektif dan meningkatkan kesejahteraan, terutama di pedesaan.
Komisi III juga memiliki tugas pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertanahan, dan Lingkungan Hidup, yang meliputi pengawasan aktivitas pertambangan, penanganan sengketa tanah, serta langkah pelestarian lingkungan agar pembangunan tetap berkelanjutan.
Selain itu, komisi ini menangani urusan Statistik, memastikan kebijakan pembangunan didukung data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Fondasi data yang kuat memungkinkan Komisi III memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat bagi pemerintah daerah.
Dengan cakupan bidang kerja yang luas, Komisi III DPRD Balangan menegaskan komitmennya memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Peran ini menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang transparan, terarah, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Balangan. (AD)
