 |
| Peserta foto bersama usai kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD-PE) Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Permata Bogor, Selasa (2/12). |
BOGOR, kalimantanprime.com – Kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci bagi Pemerintah Daerah dalam memperkuat upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme di ruang digital. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD-PE) Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Permata Bogor, Selasa (2/12).
Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalsel, Dr. Ir. Muhammad Fauzi Makki MP, menyampaikan bahwa kegiatan yang menghadirkan narasumber dari BNPT RI dan Satgaswil Densus 88 AT Polri Kalsel ini merupakan inisiasi Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah, untuk memastikan tindak lanjut evaluasi terhadap capaian pelaksanaan RAD-PE 2025 berjalan optimal.
Menurut Fauzi, langkah tersebut juga bertujuan mempercepat penyempurnaan implementasi RAD-PE melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, serta memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, OPD tematik, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Ruang Digital Jadi Tantangan Baru
Dalam konteks pendidikan dan pembinaan masyarakat, Fauzi menegaskan bahwa saat ini tantangan terbesar datang dari ruang digital yang telah menjadi "pusat pendidikan ke-4" setelah pendidikan formal, informal, dan nonformal.
“Media sosial kini menjadi ruang propaganda, penyebaran narasi ekstrem, hingga sarana pendanaan. Karena itu diperlukan respons serius dan kolaboratif,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya membangun ruang koordinasi yang efektif dalam pencegahan radikalisme, termasuk penguatan program moderasi beragama, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan generasi muda.
BNPT: Negara Harus Hadir
Dalam diskusi tersebut, BNPT RI menegaskan bahwa negara harus hadir dalam setiap upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. BNPT menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Satgaswil Densus 88 dan FKPT Kalsel yang dinilai memberikan kontribusi substansial, terutama dalam kegiatan penelitian dan pemetaan risiko.
BNPT juga menyoroti peran akademisi dalam memperkuat substansi pencegahan, termasuk pencapaian Prof. Nida Mufida, Kabid Perempuan dan Anak FKPT Kalsel, yang baru meraih gelar Guru Besar dan kemudian dilantik sebagai Rektor UIN Antasari pada tahun yang sama.
“Ini bukti kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat membawa dampak positif dan harus terus diperkuat,” papar Fauzi mengutip BNPT.
Dorongan Pembentukan FKPT di Kabupaten/Kota
BNPT berharap pembentukan FKPT tingkat kabupaten/kota terus berkembang, seperti yang telah berjalan di Balangan, Banjarbaru, Banjarmasin, dan Tanah Bumbu.
Banyak daerah disebut menanyakan mekanisme pembentukan FKPT kabupaten/kota karena selama ini struktur FKPT lebih banyak ada di tingkat provinsi. Keberadaan forum tersebut dinilai penting untuk menginisiasi kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Peserta yang Hadir
Peserta kegiatan yang diundang BNPT meliputi:
Polda Kalsel c.q. Kasubdit Kamneg Ditintelkam
Korem 101/Antasari
Badan Intelijen Daerah Kalsel
Kanwil Kemenag Kalsel
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel
Dinas Sosial Kalsel
Dinas P3AKB Kalsel
BKD Kalsel
BPSDM Kalsel
Biro Hukum Setda Kalsel
Satgaswil Densus 88 AT Polri Kalsel
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalsel.(Rilis)
