 |
| “Para wartawan senior Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) saat mengikuti Diskusi Reboan di kantor VOI, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (10/12/2025), yang menghasilkan rekomendasi pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar.” |
JAKARTA,kalimantanprime.com — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai penanganan bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera membutuhkan lembaga khusus yang fokus menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Presiden Prabowo perlu membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar,” ujar Koordinator FWK, Raja Pane, saat membacakan salah satu kesimpulan Diskusi Reboan FWK di kantor VOI, Tanah Abang 3, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Bencana ekologis yang melanda kawasan Sumatera telah berlangsung sekitar dua minggu. Laporan para anggota FWK dari berbagai titik menunjukkan bahwa proses pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak akan membutuhkan waktu yang panjang dan anggaran negara yang sangat besar.
“Untuk bisa benar-benar pulih dan normal kembali butuh waktu beberapa tahun dan biaya sangat besar. Ini butuh badan khusus yang dibentuk pemerintah dan tugasnya fokus menangani kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Hendry Ch Bangun, mantan Wakil Ketua Dewan Pers.
Raja Pane juga menyinggung keberhasilan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias yang bekerja pada 2005–2009 dalam membangun kembali infrastruktur seperti sekolah, rumah, jalan, hingga pelabuhan. Model kelembagaan khusus seperti ini dinilai relevan kembali diterapkan mengingat luasnya skala kerusakan di Sumatera saat ini.
Bencana membuat sejumlah wilayah di Sumatera luluh lantak, meski dengan skala berbeda di tiap daerah. Efektivitas penanganan menjadi sangat penting. Badan rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan untuk menangani pendataan, perencanaan, hingga eksekusi langkah pemulihan secara terarah dan terukur.
Para ekonom memperkirakan kerugian akibat bencana mencapai puluhan triliun rupiah. Sementara perkiraan BNPB dan Kementerian PUPR menyebut dibutuhkan anggaran lebih dari Rp 50 triliun hanya untuk perbaikan permukiman yang rusak. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring pendataan lanjutan, terutama kerusakan fasilitas umum dan sosial, termasuk bangunan sekolah. Aktivitas pendidikan di banyak daerah terdampak juga dilaporkan belum pulih.
Hendry Ch Bangun berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera diperluas dan ditangani secara profesional, dapat dipertanggungjawabkan, serta tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar tidak ada pihak—baik pejabat maupun pengusaha—yang mengambil keuntungan pribadi dari musibah ini.
Sementara itu, A.R. Loebis, wartawan senior dan pemerhati lingkungan, menilai bencana ekologis di Sumatera menjadi momentum penting untuk memulihkan fungsi hutan. “Dan, tindak tegas perusak hutan,” tegas Loebis.
Akses Masih Putus
Perbaikan jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, dan jembatan mulai dilakukan di sejumlah titik. Namun upaya penanganan masih terbatas pada lokasi yang mudah dijangkau.
Menurut Raja Pane, proses rehabilitasi dan rekonstruksi menuju wilayah yang terisolasi akibat bencana memerlukan waktu panjang. Laporan dari anggota FWK di lapangan menyebutkan masih banyak akses jalan yang terputus. Salah satunya adalah Jembatan Kreung Tingkeum di Kabupaten Bireuen, Aceh, yang hingga kini belum dapat dilalui, membuat aktivitas masyarakat belum bisa berjalan normal.(Rilis)
